PALU EKSPRES, BANDUNG – Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Ahmad Hadadi mempersilakan para pejabat dan aparat hukum untuk menitipkan anaknya masuk SMAN/SMKN pada proses PPDB (penerimaan peserta didik baru) 2017.
Dengan catatan, kata dia, si anak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan panitia PPDB. Di antaranya nilai raport dan prestasi nonakademik.
“Ya boleh saja (menitipkan), selama anaknya memenuhi persyaratan, misalnya putra dprd, bisa motor cross, putra aparat hukum dan putra para pejabat. Maka kami silahkan, itu bisa 2 jalur, yang pertama akademik mengikuti passing grade atau anak tersebut berprestasi dibidang olah raga. Termasuk bidang seni, apa karena vokalnya bagus, atau dia punya band, atau yang mengharumkan nama jabar,” kata Hadadi dilansir Jabar Ekspres, Selasa (30/5).
Namun demikian, lanjut Hadadi, pada pelaksanaan PPDB, pihaknya akan melibatkan aparat hukum tim saber pungli. Termasuk aparat kepolisian. Hal itu untuk mengantisipasi aksi percaloan siswa didik yang ingin masuk ke sekolah favorit atau sekolah tertentu.
“Kami ada beberapa situasi yang tidak bisa terkendali oleh satuan pendidikan. Ketika tekanan begitu dahsyat silahkan kerjasama dengan aparat, sehingga panitia bisa bekerja lebih nyaman tidak terpengaruh berbgaai tekanan. Diharapkan PPDB tahun ini bisa menghasilkan calon didik yang serius dan ini akan berdampak pada kualitas pendidikan,” katanya.
Menurutnya keterlibatan tim saber pungli pun menjadi terobosan baru untuk mengantisipasi hal hal yang tidak diinginkan.
“Ketika ada tekanan dan dindikasikan ada permainan uang, karena pengalaman Pengalaman sebelumnya itu bergentayangan calo. Bahkan untuk masuk sekolah ini ada tarifnya, ketika isu beredar silahkan hadirkan para aparat hukum sehingga panitia bisa bekerja sebagai mana mestinya,” katanya.
Disinggung dengan masalah calo internal, Hadadi pun mengatakan pihaknya tidak akan segan segan memberikan sanksi tegas kepada mereka.
“Kalau internal, sanksinya berat, kami sudah mengumumkan dalam apel, pokoknya seluruh aparatur dinas pendidikan jangan main main. Apa masalah PPDB, atau masalah hibah, klarifikasi ke lapangan, menjanjikan bisa lolos, maka kami tidak akan segan segan akan tindak sesuai ketentuan,” tandasnya.
(nif/rmol/mam/JPG)
