PALU EKSPRES, JAKARTA – Wacana tentang pemilihan rektor diambil alih oleh presiden ditanggapi miring oleh para akademisi. Tak elok rasanya jika presiden harus turun tangan untuk urusan memilih pimpinan universitas yang jumlahnya ratusan hingga ribuan.
Pengamat pendidikan asal Universitas Tadulako, Asep Mahfudz, saat diminta tanggapannya, kepada Palu Ekspres mrngatakan, jika diterapkan, kebijakan ini sama dengan mereduksi kewenangan presidan. Sebab ini terlalu rendah dan berlebihan.
“Mestinya, yang mengambil alih ini adalah lembaga di bawah presiden, yakni menteri seperti sekarang ini. Untuk presiden, kewenangannya pada level kebijakan makro. Soal ideologi, soal hal-hal yang mengancam negara, itu baru presiden,” kata Asep, Sabtu (3/6).
Menurut Asep, wacana itu muncul hanya karena momentum peringatan hari Pancasila saja. Ia berharap tidak serta-merta ditindaklanjuti menjadi sebuah kebijakan.
“Masih perlu diperbincangkan lagi. Memang wajar wacana itu muncul, sebab pemerintah saat ini perannya lebih reaktif daripada antisipatif. Kalau sudah terjadi, baru ada tindakan,” tambah Asep.
Kebijakan yanng saat ini kata Asep sudah cukup. Biar Menristek Dikti yang mewakili presiden dalam hal suara pemilihan rektor. Kalaupun ada pesan-pesan yang ingin disampaikan presiden, kata Asep bisa melalui menteri saja.
“Misalnya presiden memberi guideline tentang apa saja yang harus dipenuhi para calon. Tidak boleh ini itu, dan lain sebagainya,” tambahnya.
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan penentuan pemimpin di perguruan tinggi negeri atau rektor kini diharuskan dipilih presiden. Menurutnya hal ini dilatarbelakangi oleh tanggung jawab rektor dalam proses penyeragaman.
“Penentuan rektor ya selama ini oleh Dikti, hasil komunikasi kami dengan Mensesneg dengan bapak Presiden, Pak Mendikti, saya kira terakhir (penentuannya) harus dari bapak presiden,” kata Tjahjo di kantor Kemendagri, Jalan Medan Merdeka Utara, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (1/6).
Hal tersebut disampaikan Tjahjo karena kekhawatiran adanya ideologi selain Pancasila yang menyusup dalam perguruan tinggi. Selain itu, dia juga mengatakan pemerintah merangkul semua perguruan tinggi negeri maupun swasta karena mempunyai komitmen sama.
(MS/Palu Ekspres)
