PALU EKSPRES, PALU – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah mempertanyakan data BPS Sulteng yang melansir inflasi Kota Palu pada Juni sebesar 0,46 persen dengan laju inflasi tahun kalender hingga Mei 2017 sebesar 3,16 persen.
Data ini yang disampaikan BPS tersebut menurut Asisten II Setdaprov Sulteng, Bunga Elim Somba, mengatakan, pihaknya merasa perlu mengundang BPS Sulteng duduk bersama menyatukan persepsi soal tolok ukur inflasi yang dimaksud BPS.
Menurut dia, pada Mei-Juni, tidak ada gejolak harga di pasaran yang signifikan. Namun angka inflasi justru naik tajam.
“Setahu saya hanya bawang putih. Itupun hanya tiga hari dan sudah distabilkan dengan pasokan 20 ton bawang putih oleh Bulog,” ujarnya heran.
Sebagai Ketua Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), Elim mengaku terus memantau perkembangan pasar khususnya saat memasuki dan menjalani ramadan. Dan sesuai pemantauan lapangan yang dibuktikan inpeksi di sejumlah pusat perbelanjaan besar, tidak ada gejolak harga yang melonjak.
Pada suasana ramadan seperti saat ini, ungkap Elim lonjakan harga terjadi pada kelompok sembako.
“Tapi seperti yang kita lihat dan alami, tidak ada lonjakan harga yang berarti di pasaran,” katanya.
Karena itu ia melihat perlu ada kesamaan persepsi Bank Indonesia, Pemprov dan BPS soal variable inflasi itu menyangkut apa saja. Ia juga mengkritik BPS tidak hanya memotret Kota Palu untuk menggambarkan inflasi di Sulawesi Tengah.
Kalau menggambarkan inflasi di Sulawesi Tengah tidak boleh hanya Kota Palu. Dan sepengetahuan dia di Sulawesi Tengah tidak ada kenaikan harga gila-gilaan yang mengerek inflasi tinggi.
Sebelumya, Harian Palu Ekspres melansir laporan BPS Sulteng per tanggal 2 Juni 2017, Kota Palu mengalami inflasi sebesar 0,46 persen dengan laju inflasi tahun kalender hingga Mei 2017 sebesar 3,16 persen.
Disebutkan laju inflasi Kota Palu selama 2017 terus mengalami lonjakan yang cukup signifikan, terutama dari bulan April ke Mei.
Hal itu terlihat dari laju inflasi tahun kalender Bulan April 2017 sebesar 2,34 persen. Artinya, terjadi kenaikan sebesar 0,82 persen jika membandingkan dengan laju inflasi bulan Mei 2017.
Trend kenaikan laju inflasi tahun kalender di Kota Palu juga terlihat sejak Januari 2017, yakni sebesar 1,32 persen. Fenomena tersebut berlanjut pada bulan berikutnya, yakni inflasi sebesar 0,29 persen dengan laju inflasi tahun kalender sebesar 1,61 persen. Kemudian berlanjut pada bulan Maret 2017 dengan inflasi sebesar 0,25 persen dan laju inflasi tahun kalender sebesar 1,86 persen.
Kepala Bidang Statistik Distribusi BPS Sulteng Wahyu, mengatakan, jika trend kenaikan terus terjadi, tak menutup kemungkinan target laju inflasi akhir 2017 sebesar 4 persen plus satu, akan tercapai di akhir semester satu. Padahal, inflasi 4 persen plus satu merupakan target Pemerintah Daerah untuk akhir tahun 2017.
“Berarti selama satu semeseter berikutnya, Pemerintah Daerah harus bekerja keras untuk menekan laju inflasi agar bisa kembali turun di bawah angka 4 persen,” ujar Wahyu.
Wahyu menambahkan, pada bulan Juli 2017, ummat Muslim akan merayakan Idul Fitri. Pemerintah Daerah disarankan agar segera mengambil langkah antisipatif agar tekanan inflasi tidak terlalu tinggi saat memasuki lebaran. Belum lagi dalam waktu dekat ini, pemerintah akan menaikkan tarif dasar listrik bagi pelanggan 900 Watt.
Ini berarti tarif listrik kembali menjadi andil bagi inflasi baik secara nasional maupun untuk Kota Palu. “Tarif listrik akan tetap menyumbangkan angka inflasi hingga bulan Juni 2017,” tegasnya.
Usai lebaran lanjutnya, merupakan awal tahun ajaran baru, di mana para orangtua harus mengeluarkan biaya sekolah untuk anak-anaknya. Misalnya, untuk pembelian baju seragam, sepatu serta buku tulis.
Komponen-komponen pengeluaran inilah yang akan memberi andil cukup besar bagi kenaikan inflasi pada bulan berikutnya, dan tidak menutup kemungkinan akan melampaui angka 4 persen.
“Ini jika tidak terjadi pungutan bagi orangtua siswa, tapi jika terjadi maka makin bertambah besar pengeluaran bagi orangtua siswa,” ujarnya.
Namun secara umum, berbicara mengenai inflasi Kota Palu kata Wahyu, komoditas yang menyumbangkan inflasi terbesar pada bulan Mei 2017 adalah ikan cakalang, ikan bakar, ikan ekor kuning, ikan selar dan tarif listrik.
Kelompok bahan pangan menempati peringkat tertingi sebesar 1,67 persen, kemudian kelompok makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau sebesar 1,24 persen.
Selanjutnya kelompok transportasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,47 persen, Kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar sebesar 0,40 persen. Kelompok kesehatan sebesar 0,12 persen. Kelompok pendidikan, rekreasi, dan olahraga sebesar 0,09 persen dan kelompok sandang sebesar 0,08 persen.
Dari 82 kota pantauan indeks harga konsumen (IHK) se Indonesai, sebanyak 70 kota mengalami inflasi, sementara 12 kota lainnya mengalami deflasi. Kota Palu berada di peringkat delapan inflasi nasional setelah Kota Tual 0,96 persen, Lhokseumawe 0,90 persen, Tanjung Pandan 0,90 persen, Bandar Lampung 0,89 persen, Banda Aceh 0,86 persen, Metro 0,86 persen, Malang 0,82 persen, Palu 0,81 persen, Kudus 0,80 persen dan Tegal 0,74 persen.
Sementara Dari 18 kota di wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua (Sulampua), terjadi inflasi di 13 kota dan Kota Palu berada pada peringkat dua setelah Kota Tual 0,96 persen, Palu 0,81 persen, Kendari 0,68 persen, Manokwari 0,60 persen, Mamuju 0,27 persen.
Inflasi tertinggi terjadi di Kota Tual sebesar 0,96 persen, sedangkan deflasi tertinggi terjadi di Kota Manado sebesar 1,13 persen.
(kia/Palu Ekspres)
