PALU EKSPRES, JAKARTA – Kebijakan sekolah lima hari yang digulirkan Mendikbud Muhadjir Effendy masih menuai kontroversi.
Presiden Joko Widodo didesak segera mengambil keputusan yang lebih tegas terkait masalah ini. Sebab, tahun ajaran baru dimulai bulan depan.
Kebijakan sekolah lima hari yang tertuang dalam Permendikbud 23/2017 tentang Hari Sekolah tersebut memang mendapatkan penolakan dari PBNU. Tapi, juga mendapatkan dukungan dari PP Muhammadiyah.
Ketua LP Ma’arif NU Z. Arifin Junaidi berharap Presiden Joko Widodo bisa segera mengeluarkan kebijakan yang lebih jelas terkait lima hari sekolah.
Lebih tegas dia meminta agar kebijakan yang dibuat Mendikbud itu tidak dijalankan pada tahun ajaran ini.
“Saya imbau pemerintah segera keluarkan keputusan FDS (full day school) dibatalkan,” tegas dia kemarin (16/6).
Dia menuturkan dulu pernah pula mengirimkan surat kepada Jokowi terkait wacana full day school yang muncul sekitar Agustus 2016.
Isinya pun berupa penolakan terhadap rencana peraturan pemerintah (PP) tentang pengaturan hari sekolah. “Sampai sekarang PP itu tidak jadi ada,” ujar dia.
Sedangkan soal FDS kali ini sudah diserahkan kepada PBNU. LP Ma’arif telah berkirim surat kepada PBNU juga.
“Apakah PBNU mau kirim surat ke Presiden atau tidak saya tidak tahu. Setahu saya PBNU sudah membicarakan soal ini dengan pihak istana,” ungkap dia.
Ada beberapa alasan mendasar yang membuat LP Ma’arif menolak kebijaka full day school atau sekolah lima hari sampai sore itu. Mulai dari fasilitas berupa saran prasarana sekolah hingga kebutuhan guru.
Arifin juga mengungkapkan LP Ma’arif sebenarnya punya sekolah yang full day school. Bahkan banyak yang belajar 24 jam sehari 7 hari seminggu, yaitu sekolah berbasis pesantren.
“Bila pemerintah memenuhi kebutuhan sarpras dan tenaga didik kependidikan di sekolah atau madrasah baik negeri maupun swasta mungkin kita dukung penuh,” jelas dia.
Mengenai perbedaan pandangan dengan Muhammadiyah, Arifin menuturkan bawa masalah FDS itu bukan hubungan antar ormas semata. Tapi, lebih condong kepada masalah berbangsa dan bernegara.
“Saat Gubernur Jawa Tengah mau menerapkan FDS di Jawa Tengah kami tolak juga. Saya mengimbau warga NU dan teman-teman Muhammadiyah tidak terprovokasi pihak-pihak yang ingin membenturkan NU dengan Muhammadiyah,” ujar dia.
