PALU EKSPRES, PALU – Praktek pungutan liar (Pungli) yang dilakukan pegawai Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Palu disorot Komisi C DPRD Palu. Ini mengemuka dalam rapat dengar pendapat (RDP) antara Organda dan Dishub Palu, Selasa (18/7).
Wakil Ketua Komisi C, Anwar Lanasi mengungkapkan praktek pungli itu masih terjadi di portal Terminal Mamboro Palu. Pungli itu menurutnya dilakukan terang-terangan pegawai Dishub yang ditugasi menjaga portal transportasi.
“Saya tinggal tidak jauh dari terminal. Setiap hari saya lewat disitu. Jadi saya tau persis apa yang mereka lakukan,”ungkap Anwar Lanasi dalam RDP itu.
Menurutnya, persoalan itu harus segera ditertibkan oleh Dishub. Sebab kata Anwar, ini juga bisa menjadi penyebab tidak maksimalnya fungis terminal Mamboro. Pihak angkutan merasa longgar dengan aturan bongkar muat penumpang dalam terminal jika praktek demikian terus terjadi.
“Jujur saja pak, kalau saya ini KPK, pasti saya tangkapin. Makanya ini harus menjadi perhatian Dishub. Harus ditertibkan itu,”tekan Anwar.
Ungkapan Anwar Lanasi ini mencuat tatkala fungsi terminal Mamboro yang tidak maksimal dipersoalkan asosiasi sopir angkutan penumpang (ASAP). Menurut Anwar hal itu menjadi salah satu penyebabnya.
Kepala Dishub Palu, Setyo Susanto yang hadir langsung dalam RDP langusng menanggapi persoalan itu. Menurutnya, laporan demikian sudah ia ketahui. Karena itu, baru-baru ini ungkap Setyo, pihaknya mengaku sudah melakukan penggantian pegawai yang bertugas di pintu portal Terminal Mamboro.
“Sudah saya tandatangani rotasi petugas disana. Mudah-mudahan ini bisa meminimalisir pungutan liar disana,”jelas Setyo.
Menurut Setyo, fungsi terminal baik Mamboro maupun Tippo pada dasarnya berjalan. Hanya saja saat ini belum optimal. Itu juga dikarenakan prilaku angkutan sendiri.
“Kalau mau berfungsi baik, ya seluruh jenis angkutan harus masuk terminal untuk bongkar muat penumpang. Tidak enak juga kita selalu tangkapin angkutan. Harusnya kita bisa tertib bersama-sama,”jelasnya.
Setyo juga mengaku, belum optimalnya fungsi terminal juga dikarenakan minimnya fasilitas, termasuk kerusakan jalan. Ini khususnya terjadi di Terminal Tippo.
“Pemkot belum bisa menganggarkan lebih karena itu masih dalam proses penyerahan kepada pemerintah provinsi,”demikian Setyo.
Sekretaris Organda Palu Kamarudin, menyatakan, pada umumnya semua jenis angkutan bersedia masuk terminal. Namun itu belum maksimal karena fasilitas penunjang dalam terminal tidak memadai.
“Kalau fasilitasnya baik pasti terminal berfungsi. Kedepan kami jalan terminal Tippo diperbaiki dan menempatkan pos penjagaan polisi disana,”jelasnya.
Ketua antar kota dalam provinsi (AKDP) Sudirman Said juga mengaku demikian. Bahwa seluruh AKDP prinsipnya bersedia masuk terminal. Menjadi tidak optimal kata Said karena fasilitasnya tidak memadai.
Demikian juga penjelasan Rauf, ketua angkutan kota antar provinsi (AKAP). Rauf mengaku siap mengikuti aturan Dishub.
“Kita tak bisa diam di terminal, fasilitas service mobil tidak memadai. Makanya kami minta izin masuk kota jika ingin Service armada angkuta,”jelasnya.
(mdi/Palu Ekspres)
