PALU EKSPRES, PALU – Pemerintah Kota (Pemkot) Palu mengajukan tiga buah rancangan peraturan daerah (Ranperda) dalam perubahan program pembentukan peraturan daerah tahun 2017.
Tiga Ranperda antara lain perubahan keempat atas Perda nomor 8 tahun 2011 tentang retribusi jasa umum, Ranperda pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS dan Ranperda hak keuangan administratif pimpinan dan anggota DPRD.
Asisten III Pemkot Palu, Muchlis Umar dalam rapat bersama Badan Pembentukan Perda (Bapperda) DPRD Palu, Senin (24/7) menyebut, usulan perubahan Perda retribusi jasa umum dilakukan lantaran adanya pelimpahan kewenangan jasa tera dari pemerintah provinsi ke pemerintah kota.
Menurutnya jasa tera atau pengukuran ulang alat timbangan pedagang memiliki potensi retribusi yang cukup besar bagi daerah.
“Penyerahan jasa tera itu sudah diatur dalam sebuah undang-undang,”jelas Muchlis.
Kadis Kesehatan Kota Palu, dr Royce Abraham menjelaskan, pada bidang jasa medis terdapat beberapa item perubahan biaya yang harus dimasukkan dalam perda retribusi jasa umum.
