PALU EKSPRES, PALU – Realisasi serapan anggaran organisasi perangkat daerah (OPD) lingkup Pemkot Palu Tri wulan (TW) 2 Juni 2017 mayoritas tidak sesuai target.
Sejumlah kendala tidak terpenuhinya target realisasi itu mengemuka dalam rapat evaluasi serapan anggaran TW II, Selasa 8 Agustus 2017 di kantor Walikota Palu.
Realisasi terendah dialami empat dinas yakni dinas penataan ruang dan pertanahan, dinas perdagangan dan perindustrian, dinas pendidikan dan dinas pekerjaan umum. Serapan anggaran dari pagu pada empat dinas ini tidak mencapai 30persen. Selebihnya tak ada yang mencapai 60 persen.
Sekretaris Kota (Sekkot) Palu, Asri menyebut, realisasi serapan hingga TW 2, per 30 Juni seharusnya sudah mencapai 60 persen. Karena itu dia meminta hal tersebut menjadi perhatian seluruh OPD. “Ya harus digenjot, minimal akhir tahun seluruhnya terealisasi hingga 92 atau 95persen,”kata Sekkot.
Menurutnya penyebab utama lambatnya serapan terjadi lantaran ketidaklengkapan dokumen OPD dalam proses lelang pekerjaan fisik di unit layanan pengadaan (ULP). Ini jelas Sekkot memperlambat proses lelang.
“Banyak syarat dokumen dari OPD tidak lengkap akhirnya ULP tidak bisa segera lelang karena menunggu syarat dokumen itu,”jelasnya. Penyebab lain kelambatan proses tender di ULP juga terjadi karena kualifikasi persyaratan perusahaan tidak memenuhi syarat.
“Ini menyebabkan banyak tender yang dibatalkan dan ULP harus membuka kembali proses tendernya,”ungkap Sekkot.
Selain itu terangnya, kendala juga terjadi secara teknis dalam proses penganggaran. Ada kegiatan anggaran yang pekerjaannya membutuhkan waktu panjang namun ditempatkan pada pos anggaran TW 1 dan TW II.
“Oleh sebab itu ada OPD yang mengangarkan kembali kegiatan itu pada APBD perubahan,”pungkasnya.
(mdi/Palu Ekspres)
