Menurutnya dari sekian masalah yang dihadapi dalam proses tersebut adalah masalah kultural dan masalah ekonomi. FGD merupakan solusi untuk mencari jalan tengah. Untuk itu katanya pemerintah pusat memiliki komitmen yang serius agar cagar budaya dapat terlindungi.
“Dilain sisi dapat berfungsi optimal secara ekonomi bagi masyarakat sekitar kawasan cagar budaya,”jelas Hilmar.
Harapan pemerintah pusat lainnya lanjut Hilmar adalah kawasan tersebut dapat terselenggara kegiatan atau festival nasional bahkan internasional. Agar menjadi media promosi kekayaan daerah pada dunia. Semua itu sejalan dengan misi pembangunan Pemprov Sulteng 2016-2021 butir ketiga. Yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui pemberdayaan ekonomi kerakyatan.
Dan butir ke empat yaitu mewujudkan pengelolaan sumberdaya agribisnis dan maritim yang optimal dan berkelanjutan sejajar dengan provinsi maju di kawasan timur Indonesia. Kebijakan daerah ini pun relevan dengan Nawa Cita Presiden Jokowi pada agenda prioritas nasional pada butir ke 4 disebutkan yakni Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
Dan pada butir ke 9 yakni Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakan sektor-sektor strategis ekonomi domestik dengan jalan percepatan pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan pengentasan kemiskinan.
Pemateri yang hadir dalam FGD diantaranya hingga 24 September esok (hari ini) menghadirkan pembicara lain , Dr. Rer Pol Patta Tope, SE., Dr. Harry Widianto., Dr. Aris Tanudirjo.
(mdi/Palu Ekspres)
