“Silahkan datang ke sini dan lihat kondisi di lapangan yang sebenarnya,” ujarnya. Pegiat lingkungan Kota Palu, Musliman menegaskan hal serupa. Ia menceritakan, secara kasat mata penggunaan merkuri di wilayah ini sudah tak terlihat lagi oleh warga.
Ia meyakini, adanya unsur merkuri di air juga jauh berkurang. “Secara kasat mata sudah tak ada merkuri lagi disini. Kalau dulu, ada di sekitar 0,005 persen saja. Kini jelas sudah menurun jauh sekali,” jelas Musliman yang pernah meneliti baku mutu air tanah di Palu, Minggu 1 Oktober 2017.
Ia mengakui, pada 2014 Dinas Kesehatan Kota Palu melakukan penelitian. Kala itu, ia juga ikut dalam penelitian. Hasilnya menyimpulkan ada unsur merkuri di beberapa sumur di kota Palu. Tetapi, ini merupakan dampak dari penambangan masa dahulu. Kini, ia memastikan baku mutu air jauh lebih baik.
Hasil penelitian jika kini dilakukan, diyakini takkan sama dengan beberapa tahun lalu. Musliman menambahkan, masyarakat Palu tak perlu khawatir lagi terhadap kabar tercemarnya air oleh merkuri. Menurutnya, penggunaan merkuri di wilayah ini hanya dilakukan oleh masyarakat Palu zaman dulu.
Apa yang dikemukakan Musliman dan Adzis diamini selaras dengan penjelasan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Beberapa waktu belakangan, Kementerian menyiapkan proyek percontohan bersama Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) untuk mengganti penggunaan merkuri dengan sianida.
Purwasto Saroprayogi, Kepala Subdirektorat Penerapan Konvensi Bahan Berbahaya Beracun KLHK mengatakan, salah satu lokasi percontohan adalah di Poboya. “Kini merkuri sudah ditinggalkan warga,” kata Purwasto.
Indonesia sudah memastikan bahwa sikap terhadap penggunaan merkuri ini melalui ratifikasi Konvensi Minamata di Jenewa. Indonesia resmi meratifikasi konvensi ini melalui UU Nomor 11/2017 tentang Pengesahan Minamata Convention on Mercury. Penyerahan naskah ratifikasi dilakukan oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi kepada kesekjenan PBB pada 22 September 2017.
Ada beberapa ukuran ambang batas terhadap merkuri, ditetapkan beberapa badan dan negara. Food and Drugs Administration (FDA) Amerika menetapkan ambang batas kandungan merkuri maksimum 0,0005 ppm untuk air dan 0,5 ppm untuk makanan. Badan dunia World Health Organisasion (WHO) menetapkan batasan maksimum yang lebih rendah yaitu 0,0001 ppm untuk air .
Sementara, Jepang, Swiss,Swedia menetapkan ambang batas kadar 1 ppm produk laut yang boleh dikonsumsi. Lain halnya dengan Jerman dan Amerika Serikat yang menetapkan batas lebih tinggi, yakni 0,5 ppm (mg/kg).
Indonesia juga punya standar batas ini. Lewat KEK-02/MENKLH/1/1998 ditetapkan baku mutu air untuk golongan A dan B kandungan merkuri maksimum yang dianjurkan adalah 0,005 ppm. Dan, maksimum yang diperbolehkan sebesar 0,001 ppm.
(mdi/Palu Ekspres)
