PALU EKSPRES, PALU – DPRD Kota Palu mementahkan surat keputusan (SK) walikota terkait pembatasan waktu operasional truck container masuk areal perkotaan. Ini lantaran DPRD Palu menerbitkan rekomendasi yang mengijinkan kembali aktivitas truck container masuk kawasan kota.
Rekomendasi DPRD Palu disepakati sejumlah anggota untuk membebaskan kembali kagiatan truck container masuk areal perkotaan. Namun hanya untuk waktu sepekan kedepan. Dalam rentan waktu itu, pihak DPRD berjanji akan menggelar pertemuan rutin dengan semua pihak terkait, termasuk Walikota Palu untuk mencari solusi yang tepat. Keputusan DPR Palu itu diambil setelah mendapat desakan hebat dari ratusan massa yang menamakan diri komunitas buruh dan sopir container, Kamis (5/10).
Keputusan disampaikan Ketua Komisi C, Sofian R Aswin dihadapan massa yang mulai gaduh. Sofian menyebut, pihaknya sudah mencoba menghubungi Walikota Palu melalui kontak seluler untuk menyampaikan maksud pembebasan sementara itu namun tidak mendapat respon.
Padahal Asisten I Pemkot Palu, Rifani Pakamundi yang hadir mewakili walikota mengaku tidak berani memutuskan keinginan tersebut. Karena SK ditandatangani langsung walikota. “Kami sudah coba hubungi pak walikota, namun panggilan terganggu. Mungkin pak wali lagi dalam perjalanan,”kata Sofian.
Namun Sofian menyebut, keputusan mengeluarkan rekomendasi itu sudah dibahas bersama Kepala Dishub Kota Palu, Setyo Susanto yang juga hadir dalam kesempatan itu.
“Makanya kami akan merekomendasikan memberi waktu untuk membuka kegiatan selama satu minggu kedepan,”sebutnya.Massa sebelumnya mendatangi DPRD Palu untuk menyampaikan aspirasi agar SK Walikota Palu itu dikaji ulang karena dianggap mematikan sumber penghasilan buruh dan sopir.
Melalui juru bicaranya, Ilham, massa mendesak secepatnya harus diambil keputusan untuk membebaskan kembali kegiatan lalu lintas container disiang hari.
Ilham menyebut, kebijakan itu diambil tanpa mempertimbangkan dampak yang akan dialami para buruh angkut dan sopir container. Akhirnya, para buruh yang kemudian merasakan dampak pahitnya. Karena menurutnya 80persen gudang bongkar muat berada dalam areal perkotaan.
“Dengan kebijakan itu, sudah empat hari ini kami tidak bekerja. Karena aturan ini sudah mulai diterapkan. Istri dan anak kami mau makan apa kalau kegiatan itu dihentikan,”desak Ilham.
Ilham mengaku SK walikota tersebut tidak pernah disosialisasikan. Oleh sebab itu kebijakan itu harus dikaji ulang agar juga berpihak bagi nasib buruh dan sopir yang menggantungkan hidup dari kegiatan itu.
“Kami hidup dari contener itu. Harusnya walikota lindungi kami karena itu menciptakan lapangan kerja,”jelasnya.
Dalam desakannya, Ilham mengancam massa akan menduduki DPRD Palu jika tidak secepatnya diberi kelonggaran untuk membebaskan aktifitas container. Bahkan mengancam akan menggelar swepeeng terhadap semua truck pasokan bahan dari Pantoloan dan Donggala.
“Kalau tidak ada solusi, maka kami akan cari solusi sendiri. Karena motor cicilan kami saat ini sudah mau ditarik dealer,”tekannya.
Kadishub Palu, Setyo Susanto sebelumnya sudah menjelaskan bahwa SK walikota juga diambil karena desakan masyarakat Palu. Kegiatan container masuk kota diianggap mengganggu lalulintas pada jam-jam sibuk.
Itu menurutnya juga diperparah lantaran jumlah kendaraan di Kota Palu yang setiap hari berlalu lalang jumlahnya semakin membludak.
“Makanya Pemkot mengambil putusan untuk membagi waktu lalulintas itu. Untuk kegiatan lalulintas container ditetapkan mulai jam 12 malam hingga pukul 06 pagi,”jelas Setyo.
Kebijakan demikian menurutnya, sudah diterapkan di kota-kota besar lainnya di Sulawesi.
Seperti kota Makassar dan Manado. Kota Palu jelas Setyo bahkan baru ingin memulai aturan pembatasan jam contaioner itu.
(mdi.Palu Ekspres)
