PALU EKSPRES, PALU – Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di setiap Kabupaten se-Sulteng, didorong untuk mewujudkan terbentuknya satu Desa Binaan Kerukunan, minimal satu desa di tiap Kabupaten. Hal ini ditekankan Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Agama (Kemenag) Sulteng, H. Abdullah Latopada, di hadapan para pengurus FKUB se-Sulteng, pada Workshop Evaluasi Program dan Pemberdayaan KUB tingkat Sulteng, di salah satu hotel di Kota Palu, Jumat 6 Oktober 2017.
Abdullah menyebutkan, dalam program Desa Binaan tersebut, terdapat semua agama yang dianut oleh masyarakat Indonesia, dengan pembinaan yang jelas tidak hanya tentang kerukunan, namun juga menyentuh pada hal-hal kemasyarakatan lainnya. Pembinaan tersebut, dapat dilakukan oleh masing-masing FKUB bekerja sama dengan pemerintah setempat.
“Saya hanya minta, satu saja di tiap Kabupaten, ada Desa Binaan oleh FKUB. Di situ semua agama ada, pembinaannya jelas, misalnya pendidikan dan juga tentang kerukunan umat beragama. Jika ini sudah ada, baru kita bina ekonominya. Dengan melakukan pembinaan, potensi masyarakat yang di desa binaan tersebut dapat tergali, dan ini selanjutnya dapat menjadi contoh atau sampel bagi seluruh Indonesia,” ujar Abdullah.
Ia menegaskan, pembentukan Desa Binaan Kerukunan tersebut, merupakan bagian dari program FKUB yang terukur dan jelas tujuannya.
“FKUB di tiap Kabupaten harus merancang program yang signifikan, yang terukur dan tujuannya jelas, program yang darinya mampu mencegah pertikaian di tengah-tengah masyarakat,” tegasnya.
Workhsop Evaluasi Program dan Pemberdayaan FKUB tersebut, diikuti oleh sekira 60 perwakilan FKUB Kabupaten dan Kota se-Sulteng. Ketua Panitia, Kalsum, menyebutkan kegiatan tersebut bertujuan mengevaluasi program-program FKUB di daerah-daerah.
Dalam workshop tersebut, terungkap bahwa ada empat daerah yang belum memiliki Kantor FKUB. Daerah-daerah tersebut adalah Kota Palu, Kabupaten Morowali Utara, Kabupaten Buol dan Kabupaten Banggai Laut. Sedangkan sembilan Kabupaten lainnya yang telah memiliki kantor, pemanfaatannya masih sekitar 30 persen.
“Dari permasalah-permasalahn tersebut dengan adanya kegiatan ini dapat dievaluasi Program-program yang ada di daerah dan sejauh mana langkah pengembangan kedepan. Kegiatan ini juga bertujuan, untuk memeperkuat silaturahmi dan koordinasi antara lembaga pemerintah, lembaga keagamaan dan semua komponen masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan pemeliharaan kerukunan umat beragama di Sulteng,” jelas Kalsum.
(abr/Palu Ekspres)
