PALU EKSPRES, PALU – Sengketa lahan kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Palu bergulir ke DPRD Palu. Setelah menyegel kantor tersebut, para ahli waris mendatangi gedung DPR menyampaikan asiprasi perihal putusan pengadilan yang memenangkan gugatan mereka. Para ahli waris diterima Komisi C DPRD Palu, Kamis (12/10).
Selanjutnya mendengarkan prihal putusan pengadilan tersebut. Juru bicara Komisi C, Hamsir dalam pertemuan itu berjanji akan mempelajari isi putusan. Agar permasalahan itu tidak berlarut-larut.
Menurut Hamsir yang dikonfirmasi setelah pertemuan, dengan adanya putusan, maka kemungkinan besar pihaknya akan menunda usulan anggaran rehabilitasi kantor tersebut yang diajukan dalam rencana APBD Palu tahun 2018 sebesar Rp7 miliar.
“Ya tentu kami akan pertimbangkan usulan itu. Karena para ahli waris ternyata memenangkan gugatan,” jelas Hamsir. Kebetulan memang saat ini Komisi C sedang membahas usulan-usulan anggaran bersama mitra terkait.
“Saya malahan berfikir, lebih baik anggaran itu kita gunakan untuk ganti rugi lahan para ahli waris itu,”ujarnya. Namun begitu jelas Hamsir, pihaknya juga akan berkonsultasi ke Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi untuk mendalami isi putusan secara paripurna.
“Yang kami tangkap sejauh ini pengadilan negeri sudah memenangkan para penggugat. Kemudian diperkuat oleh putusan pengadilan tinggi. Tapi kami ingin mengetahui lebih dalam mengenai teknis putusan itu,”jelasnya.
Karena dalam putusan juga terdapat kalimat yang menyebut-nyebut majelis mengabulkan sebagian permohonan pemohon.
“Makanya ini yang harus kami perjelas. Karena kami bukan orang hukum,”sebutnya. Jika sekiranya secara teknis isi putusan itu memang benar menguatkan kepelimikan lahan sah milik ahli waris, maka usulan rehabilitasi Rp7 miliar komisi C memastikan mencoret usulan itu dalam APBD 2018.
“Sebaliknya jika ternyata secara teknis putusan itu tetap menyatakan lahan dimiliki Pemkot, maka kami di komisi C tidak pula akan ragu untuk menyetujui usulan tersebut,”pungkasnya.
(mdi/Palu Ekspres)
