Dia menambahkan, dalam penilaian terhadap kepala daerah dan DPRD dalam pengambilan keputusan serta penilaian terhadap OPD pada tataran pelaksanan kebijakan dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kunci untuk setiap pengukurannya secara otomatis akan menghasilkan peringkat kinerja daerah secara nasional yang dapat digunakan untuk menetapkan kebijakan pengembangan kapasitas pemerintahan daerah dalam rangka mendorong kompotisi antar daerah dan pelaksanaan otonomi daerah.
“Hasil evaluasi penyelenggaran pemerintah daerah dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan Presiden dalam menyusun rancangan kebijakan otonomi daerah, berupa pembentukan penghapusan dan penggabungan suatu daerah serta menilai dan menetapkan tingkat pencapaian standar kinerja yang telah ditetapkan untuk setiap urusan,” jelasnya.
Olehnya dia berharap, melalui kegiatan bimtek ini dapat mendorong aparatur pemerintah daerah untuk memahami ruang lingkup urusann desentralisasi urusan tugas pembantuan dan tugas umum pemerintahan yang meliputi urusan wajib dan urusan pilihan dalam rangka pelayanan masyarakat.
“Serta merupakan salah satu piranti komunikasi, koordinasi dan perekat hubungan hirarkis antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat serta sebagai madium bagi masyarakat untuk memberikan tanggapan dan saran atas penyelenggaran pemerintah daerah,” tukasnya.
Bimtek tata cara pengisian Indikator Kinerja Kunci (KIK) dalam rangka penyusunan Laporan Penyelengaraan Pemerintah Daerah (LPPD) tahun 2017, dihadiri oleh seluruh Kasubag Keuangan dan operator Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) Lingkup Pemerintah Kabupaten Tojo Unauna.
(mg3/Palu Ekspres)
