PALU EKSPRES, PALU – Pihak Stisipol Panca Bhakti Palu membantah bahwa pemadatan jumlah pertemuan dalam perkuliahan yang diselenggarakan di kampusnya merugikan mahasiswa.
Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Stisipol Palu, Dr. Muzakir Tawil kepada Palu Ekspres mengatakan, jumlah pertemuan tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku. Hanya saja dia mengakui, perkuliahan tidak seperti mahasiswa reguler biasa.
“Tidak hanya tiga hari saja dalam sebulan. Tergantung mata kuliah dan jumlah sks-nya. Ini juga tergantung jumlah dosen, mereka akan berbagi waktu mengajar. Biasanya satu mata kuliah ada dua sampai tiga dosen yang mengampuh,” jelas Tawil.
Menurutnya, mahasiswa yang berdomisili di Parigi mapupun Donggala, datang ke Palu, kuliah dalam empat hari. Setiap hari para mahasiswa kuliah mulai pagi gingga sore.
Yang pasti ia menjamin bahwa perkuliahan dilaksanakan selama minimal 14 kali tatap muka dalam satu semester.
“Mereka bisa seminggu di Palu, seminggu di kampungnya, dan minggu depannya lagi kembali ke Palu. Tapi itu semua tergantung jumlah sks dan dosesnnya,” jelasnya.
Ditanya berapa jumlah mata kuliah yang diprogramkan mahasiswa baru, Tawil mengaku tidak mengetahui secara pasti. Namun menurut dia, biasanya mahasiswa ditawarkan minimal 18 sks untuk di semester satu.
“Saya kura jelas, ini karena baru masuk lagi,” katanya.
Selain itu, ia juga membantah bahwa bahwa Stisipol Palu membuka kelas di Parigi. Menurutnya, gedung yang ada di Kelurahan Kampal, Kecamatan Parigi itu milik STIE. “Gedung itu milik STIE. Stisipol memang ada, tapi tidak ada perkuliahan di sana. Sudah ditegur oleh dikti, jadi sudah ditiadakan perkulahan di sana. Bangunan itu digunakan hanaya kalau ada kegiatan KKN,” jelasnya.
Sebelumnya diberitakan, mahasiswa Stisipol Palu, Ista Mujahid Akbar bahwa proses perkuliahan khusus untuk kampus cabang di Parigi dan Donggala dilakukan dengan cara memadatkan jumlah pertemuan dalam setiap semester.
“Untuk cabang, masuk satu bulan tiga kali pertemuan di hari Kamis, Jumat dan Sabtu. Kuliahnya mulai pagi, sekitar jam 9 sampai sore,” ungkapnya kepada Palu Ekspres, Selasa (21/11).
Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Pelaksana Kopertis Wilayah IX Sulawesi, Dr Hawignyo MM, mengatakan sebenarnya sudah ada ketentuan tentang proses penyelenggaraan pembelajaran dalam Permenristek Dikti tahun 2015.
“Saya tak mau komentari lebih jauh. Yang jelas prosedur permbelajaran pendidikan tinggi sudah diatur dalam Permenristek Dikti tahun 2015 tentang standar nasional pendidikan tinggi. Nanti dicek, dibandingkan. Tanpa saya harus bicara, itu pasti ketahuan,” kata Hawignyo.
Ditanya apakah akan ada tindakan jika benar kampus tersebut melanggar, Hawignyo mengaku menunggu laporan dari mahasiswa atau masyarakat terkait kebenaran kasus tersebut.
“Yang pasti kami sudah tahu namanya, nanti kami akan cek ke lapangan. Nanti kalau kami tau dan ada bukti-buktinya, kita akan ambil tindakan,” jelasnya.
(MS/Palu Ekspres)
