PALU EKSPRES, JAKARTA – Elektabilitas Joko Widodo (Jokowi) selaku petahana dan Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, masih sama-sama tinggi jelang Pilpres 2019. Atas hal ini pula muncul ide Partai Golkar untuk menyatukan dua poros besar tersebut.
Menurut Ketua Harian DPP Partai Golkar, Nurdin Halid, sebaiknya Jokowi dan Prabowo bersatu menjadi pasangan calon pada Pilpres 2019.
Jika hal itu terjadi, akan menjadi calon tunggal dan bisa menekan biaya penyelenggaraan pilpres.
“Jadi, kalau Jokowi dan Prabowo nyatu, ya selesai. Tidak ada calon lain karena kandidatnya satu, jadinya biaya demokrasi lebih murah,” beber saat menjadi pembicara dalam rilis Survei Nasional Poltracking Indonesia di Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta, Minggu (26/11/2017).
Menurutnya, pemerintahan juga bisa berjalan lebih bagus jika kedua tokoh tersebut maju menjadi satu pasangan kandidat.
“Pemerintahan akan bagus karena stabilitas terjamin,” ucap Nurdin.
Meski begitu, sebagai partai pengusung Jokowi di 2019, Golkar melihat posisi mantan gubernur DKI Jakarta itu belum sepenuhnya aman. Hasil survei Poltracking menunjukkan jika elektabilitas Jokowi dan Prabowo diadu maka posisi keduanya hanya selisih 20 persen. Dengan elektabilitas Jokowi sebesar 53,2 persen dan Prabowo 33 persen.
Angka elektabilitas itu dinilai masih ada kemungkinan naik-turun. Karenanya Jokowi melalui pemerintahannya saat ini harus lebih bekerja keras, terutama pada sektor ekonomi untuk memberikan kepercayaan pada masyarakat
“Sekalipun Golkar tidak berubah tapi Jokowi belum aman dengan selisih 20 persen. Kalau kinerja ekonomi tidak bagus atau menurun bisa buat elektabilitas Jokowi menurun,” demikian Nurdin.
(wah/rmo/fajar)
