PALU EKSPRES, PALU – Kebijakan program penanggulangan kemiskinan menjadi topik utama dalam lokakarya yang digelar bersama LPS HAM Sulteng dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Palu, Kamis 30 November 2017 di Hotel Best Western Palu.
Segala capaian maupun kendalanya diangkat dalam forum yang bertujuan mendorong kebijakan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan terpadu berbasis Hak Asasi Manusia (HAM) tersebut.
Kepala Bappeda Palu, Arfan mengutarakan, meski bergerak lambat, hingga tahun 2016 intervensi Pemkot mampu menekan jumlah penduduk miskin kota. Saat ini tersisah 7,06persen penduduk miskin dari 26,240.000
Setiap tahun kata Arfan anggaran dialokasikan dalam APBD melalui organisasi perangkat daerah (OPD) terkait. Tahun 2017 jumlah totalnya mencapai Rp195,2miliar lebih.
Anggaran itu tersebar masing-masing ke Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan (DPRP) yang melaksanakan program bantuan bahan dan bedah rumah. Dinas pekerjaan umum, Badan Penelitian Pembangunan daerah (Balitbangda), dinas perindustrian, dinas pendidikan dan dinas sosial.
Arfan menjelaskan, program penanggulangan kemiskinan pada dasarnya bisa dioptimalkan dengan meningkatkan koordinasi dan integrasi. Namun saat ini hal itu belum sepenuhnya berjalan optimal.
“Ini yang mesti menjadi perhatian kita bersama kedepan. Koordinasi dan integrasi,”harapnya.
Asisten Bidang Perekonomian Pemkot Palu, Imran Lataha sebelumnya menyebut program penanggulang bukan hal baru bagi Pemkot Palu. Pemimpin dalam setiap periodesiasi selalu menjadikannya perhatian utama.
“Hanya saja program penanggulangan kemiskinan berbeda setiap periodessi kepemimpinan,”kata Imran mewakili Walikota Palu membuka kegiatan itu.
Kota Palu menurutnyah memilih intrvensi utuh terhadap pemenuhan hak dasar, kurangi beban hidup, akses, penguatan ekonomi UKM.
Namun seringkali kata Imran program penanggulangan menghadapi kendala. Paling klasik dilapangan yaitu lemah koordinasi semua stake holder terkait. Baik Internal dan eksternal. Banyak yang tidak berjalan utuh dan parsial. Sehingga programnya tidak tuntas.
Misalnya sebut Imran, ada OPD yang melaksanakan bedah rumah. Tapi OPD lainnya tidak menunjang. Harusnya ada kebijakan yang dibangun agar programnya saling menunjang. Akibatnya secara internal program kerapa berjalan tidak baik.
