PALU EKSPRES, PALU – Beroperasi sejak 2006, Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Mpanau Kecamatan Palu Utara, hingga kini masih menuai kritik dari masyarakat, khususnya mereka yang bermukim di sekitar wilayah pembangkit.
Kondisi ini menjadi dilema berkepanjangan di tengah kebutuhan masyarakat Kota Palu atas listrik. Di satu sisi dibutuhkan, namun di sisi lain memberi dampak berbahaya bagi kelangsungan hidup masyarakat dan ekosistem di sekitar area pembangkit. PLTU yang dikelola oleh PT. Pusaka Jaya Palu Power (PJPP) ini terus menambah unit pembangkitnya utnuk menambah pasokan kebutuhan listrik warga kota.
Pada 2015, PJPP menambah dua pembangkit lagi, yakni unit 3 dan unit 4 dengan kapasitas masing-masing 18 megawatt, sehingga total penambahan kapasitas sebesar 36 megawatt. Dengan begitu, penggunaan batu bara sebagai bahan baku bertambah menjadi 70 ton per hari, dari sebelumnya yang hanya 15-30 ton.
Daya yang dihasilkan PLTU Mpanau Unit 3 dan Unit 4 dialirkan ke Gardu Induk Talise untuk didistribusikan ke jaringan Palapas yang meliputi Kota Palu, Kabupaten Donggala, Kabupaten Parigi dan Kabupaten Sigi.
Meski demikian, polemik yang hingga kini masih terus berlanjut, belum menunjukkan titik terang. Masyarakat Mpanau menerima dampak serius atas pengoperasian PLTU. Aktivitas keseharian mereka terganggu, akibat debu fly ash dari sisa pembakaran batu bara yang terbang tertiup angin menuju pemukiman warga.
Hingga hari ini, masyarakat Mapanau terus berjuang untuk menyuarakan aspirasinya terkait dampak lingkungan yang mereka terima atas pengoperasian PLTU. Senin pagi (22/1), mereka kembai turun ke jalan untuk meuntut pihak PLTU untuk bertanggungjawab atas limbah B3 yang mereka hasilkan dan mencemari lingkungan.
Dari serangkaian fakta yang melatarbelakangi sejumlah tuntutan mereka, Palu Ekspres merangkum 6 fakta ganjil pengoperasian PLTU Mpanau oleh PJPP. Berikut ulasan singkatnya:
1. PJPP beroperasi tanpa perizinan yang lengkap
