PALU EKSPRES, JAKARTA – Pengamat politik Faris Thalib menilai, diangkatnya Jenderal (Purn) Moeldoko sebagai Kepala Staf Kepresidenan dan Jenderal (Purn) Agum Gumelar sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) jelang Pilkada 2018 dan Pemilu 2019, memberi sinyal politis yang kuat.
Direkrutnya dua tokoh tersebut masuk ke lingkaran Istana, kemungkinan sebagai salah satu strategi Presiden Joko Widodo memperkuat pengaruh politiknya di kalangan militer.
“Apalagi Moeldoko misalnya, beberapa waktu lalu menjabat Panglima TNI dan santer diisukan menjadi penantang Jokowi. Tentu masih memiliki pengaruh yang cukup kuat di militer,” ujar Faris kepada JPNN, Kamis (25/1).
Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Political Studies (IPS) ini, Jokowi penting memperkuat pengaruhnya di militer, demi menyeimbangkan kekuatan yang dimiliki menghadapi Pemilu 2019.
Apalagi mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut telah digadang-gadang maju kembali sebagai calon presiden.
Selama ini, Jokowi lebih dikenal sebagai representasi kekuatan sipil. Jika militer tidak dirangkul erat, dikhawatirkan bakal dimanfaatkan saingan politik untuk meraih kemenangan nantinya.
“Jadi seperti langkah antisipasi Jokowi dalam meng-counter kekuatan-kekuatan yang dinilai potensial menjadi lawan,” ucapnya.
Faris kemudian mencontohkan nama mantan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo. Belakangan terkesan agresif menunjukkan keinginan tampil sebagai kekuatan politik baru. Hal tersebut tentu patut diantisipasi.
Demikian juga dengan Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto, yang digadang-gadang bakal kembali maju sebagai calon presiden untuk kedua kalinya. Mantan Danjen Kopassus tersebut diyakini masih memiliki pengaruh yang kuat di militer.
“Presiden Jokowi sepertinya mulai membaca titik kelemahannya dan titik kelebihan lawan. Masuknya dua mantan tokoh militer dalam reshuffle kemarin adalah jawabannya,” pungkas Faris.
(gir/jpnn)
