PALU EKSPRES, PALU – DPRD Palu membentuk dua panitia khusus (Pansus) untuk menyusun enam buah rancangan peraturan daerah (Raperda) yang diajukan Pemkot dalam masa sidang catur wulan 1 tahun 2018.
Pansus 1 akan menyusun sedikitnya 3 Ranperda terkait retribusi. Yaitu Raperda perubahan atas Perda nomor 8 tahun 2011 tentang retribusi jasa umum.Ranperda perubahan kelima atas Perda nomor 7 tahun 2011 tentang retribusi jasa usaha. Dan Ranperda perubahan ketiga atas Perda nomor 9 tahun 2011 tentang retribusi perizinan tertentu.
Sedangkan Pansus 2 membahas antara lain Raperda perumahan dan kawasan pemukiman, Ranperda penanganan gelandangan dan pengemis serta Ranperda penanganan dan pengendalian HIV/ AIDS.
Kedua Pansus dibentuk dan disepakati dalam rapat paripurna dengan agenda mendengarkan jawaban walikota Palu atas tanggapan fraksi DPRD, Rabu 7 Februari 2018. Selanjutnya ditetapkan komposisi masing-masing Pansus. Pansus 1 diketuai M Rizal dari Fraksi PKS dan Pansus 2 diketuai M Jaruddin Wartabone dari Fraksi Golkar.
Wakil Ketua DPRD Palu, Erfandi menjelaskan, Pansus memiliki waktu 21 hari kerja untuk menyelesaikan penyusunan Raperda. Terhitung Rabu 7 Februari sampai dengan Jumat 2 Maret 2018 mendatang.
“Laporan mengenai hasil Pansus diharap bisa segera diparipurnakan pada 12 Maret 2018,”kata Erfandi mempimpin jalannya sidang paripurna. Atas rencana Pansus, Erfandi berharap Wali Kota Palu dapat mendukung dengan memerintahkan jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) terkait untuk senantiasa mendampingi Pansus dalam proses pembahasan.
“Agar nantinya Pansus dapat bekerja maksimal sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan,”harap Erfandi. Sebelumnya Asisten 1 Pemkot Palu Rifani Pakamundi mengapresiasi persetujuan seluruh fraksi atas pengakuan 6 Raperda tersebut. Menurut Rifani, terkait dengan adanya revisi Ranperda retribusi, itu dilakukan untuk menyesuaikan Regulasi setingkat diatasnya. Termasuk menyesuaikan kondisional di daerah.
(Mdi/Palu Ekspres)
