PALU EKSPRES, PALU – Baru juga bekerja sehari, sejumlah anggota panitia khusus (Pansus) DPRD Palu yang membahas rancangan peraturan daerah (Ranperda) langsung mengusulkan perjalanan dinas studi banding.
Ini terpantau dalam rapat perdana pembahasan Ranperda perubahan ketiga atas Perda nomor 9 tahun 2011 tentang retribusi perizinan tertentu antara Pansus DPRD Palu dan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, Kamis 8 Februari 2018.
Ranperda itu dibahas Pansus 2 yang diketuai M J Wartabone dan beranggotakan, Rugaiyah, Anwar Lanasi, Tompa Yotokodi, Sucipto, Syamsu Alam, Neni Agan, Raodah. Namun M J Wartabone tidak hadir dalam rapat perdana ini. Rapat pembahasan dipandu Rugaiyah.
Adalah Syamsu Alam yang pertama mengusulkan studi banding. Ini saat terjadi kebuntuan diskusi terkait upaya mencari solusi penganti sumber pendapatan asli daerah (PAD) paska dihapusnya penarikan retribusi izin gangguan atau biasa dikenal HO.
“Saya kira kita harus studi banding soal ini. Terkait pencabutan izin gangguan ini,”usul Syamsu Alam.
Kebuntuan itu berawal tatkala perwakilan OPD terkait yang hadir mengaku tak memiliki alternatif atau strategi untuk mengganti sumber PAD yang hilang dari rantai retribusi perizinan. Masalah ini kata salah satu pejabat harus dicarikan solusi bersama.
Anggota Pansus pun dalam rapat perdana itu mengaku belum mengetahui apakah ada solusi dari OPD terkait dalam upaya mencari sumber pemasukan baru.
OPD yang hadir dalam Pansus ini diantaranya dinas penanaman modal dan pelayan terpadu satu pintu, dinas penataan ruang dan bagian hukum sekretariat Pemkot Palu.
Usulan dilakukan studi banding lantas diamini Rugaiyah. Rugaiyah menyebut memang perlu melakukan studi banding atas kebuntuan itu.
“Kita harus melihat alternatif di daerah lain. Apakah ada semacam Perwali yang mereka buat. Itu yang harus ditinjau,”kata Rugaiyah.
Meski begitu, sebelum melakukan studi banding, Pansus kata Rugaiyah perlu mengundang OPD terkait lainnya dalam rapat Pansus berikutnya.
“Semua OPD yang berkaitan dengan retribusi harus kita undang, duduk bersama untuk solusi peningkatan retribusi,”ujarnya.
Untuk diketahui, retribusi izin gangguan telah dihapus melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 19 tahun 2017 tentang pencabutan aturan izin gangguan. Pencabutan izin HO menyebabkan Pemkot Palu kehilangan miliaran ruliah PAD. Badan pendapatan daerah Kota Palu memutuskan menurunkan target PAD tahun 2018 akibat kondisi demikian.
Pansus Ranperda sebelumnya dalam Paripurna, Rabu 7 Februari 2018 ditetapkan memiliki waktu bekerja selama 21 hari, terhitung sejak Rabu 7 Februari.
(mdi/Palu Ekspres)
