PALU EKSPRES, BANGGAI – Gubernur Sulawesi Tengah, Drs. H. Longki Djanggola, M.Si meresmikan tiga bangunan sekolah di Kabupaten Banggai.
Kegiatan itu ditandai dengan penandatanganan prasasti dan pengguntingan pita, sekaligus menyerahkan secara simbolis Kartu Indonesia Pintar (KIP) kepada sejumlah perwakilan siswa dari sekolah setempat.
Pada kesempatan pertama, Gubernur Longki yang didampingi Bupati Banggai, Herwin Yatim meresmikan Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Luar Biasa (SLB).
Selanjutnya menuju ke SMA Negeri Batui Selatan Desa Tohiti Sari Kecamatan Toili dan yang terakhir meresmikan SMA Negeri 1 Tolisu Kabupaten Banggai.
Sekolah itu dibangun melalui bantuan Bansos Tahun 2017 dari Direktorat Pembinaan PK-LK dan Direktorat Pembinaan SMA pada Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan.
“Saya berharap, apa yang sudah dibangun, ini langsung dimanfaatkan agar pelayanan pendidikan segera berjalan sebagaimana mestinya. Pemerintah kabupaten agar terus memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan pengelolaan sekolah. Ini semua sebagai upaya kita didalam mengembangkan pendidikan, yang sejalan dengan salah satu misi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah untuk peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang berdaya saing berdasarkan keimanan dan ketakwaan,” kata Gubernur Longki, Minguu 18 Februari 2018 di Banggai.
Gubernur yang juga Ketua DPD Partai Gerindra Sulteng ini mengingatkan kepada Pemerintah Kabupaten setempat untuk memerhatikan layanan pendidikan bagi anak-anak penyandang disabilitas dan anak-anak dari keluarga tidak mampu.
“Para penyandang disabilitas dan anak-anak dari keluarga kurang mampu memiliki hak yang sama mendapatkan pendidikan yang layak. Jangan sampai kita abaikan mereka,” kata Longki memberi amaran.
Pada kesempatan itu, Gubernur Longki menjelaskan Program Indonesia Pintar melalui Kartu Indonesia Pintar adalah salah satu program nasional, yang tercantum dalam RPJMN 2015-2019.
“Di lapangan kami mendapat temuan terkait PIP dan KIP yang dimanfaatkan pihak tertentu dan juga Partai Politik. Seakan-akan anggaran beasiswa yang diberikan berasal dari mereka. Padahal itu Program Nasional,” tegasnya.
(humas)
