PALU EKSPRES, PALU – Anggota DPRD Palu Ridwan Alimuda menyatakan distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsisidi ke SPBU Kota Palu perlu diawasi bersama. Pasalnya kata Ridwan, sejauh ini jumlah stok dalam setiap distribusi belum dilakukan secara transparan oleh pihak pertamina.
Hal itu menurutnya penting untuk diketahui publik. Agar nantinya bisa mencegah terjadinya permainan di tingkat SPBU. “Jangan nanti dibilang stoknya habis. Padahal sebenarnya cuma cara mengelabui masyarakat agar terpaksa beli BBM non subsidi,”kata Ridwan.
Penegasan diutarakan Ridwan ketika menerima pengunjuk rasa dari Lingkar Studi Aksi Demokrasi Indonesia (LS ADI), Kamis 1 Maret 2018 di gedung DPRD Palu.
Menurut dia, saat ini BBM non subsidi harganya sudah naik. Contohnya untuk jenis solar yang disediakan dalam dua jenis, subsidi dan non subsidi. “Yang solar jenis turbo itu non subsidi, harganya mahal. Jangan sampai ditingkat SPBU, solar subsidi itu dibilang habis. Padahal hanya strategi agar orang beli yang non subsidi,”sebutnya.
Pihaknya kata Ridwan akan berencana mendorong lembaga DPRD untuk meninjau sekaligus mengawasi langsung pendistribusian BBM subsidi dari pertamina ke tingkat SPBU. “Dalam waktu dekat ini. Kami harus memastikan bahwa stok BBM subsidi ini harus selalu tersedia,”jelasnya. Ridwan dihadapan pengunjuk rasa juga mengaku akan menyampaikan tuntutan dalam paripurna DPRD. Agar tuntutan itu sampaikan secara kelembagaan sebagai bentuk fasilitasi DPRD Palu.
Sebelumnya pengunjuk rasa menyampaikan beberapa tuntutan terkait kebijakan pemerintah untuk menaikkan harga BBM non subsidi. Tiga tuntutan yang disampaikan dalam orasi adalah menolak kenaikan harga BBM non subsidi, menerapkan Undang-Undang nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas serta mendesak untuk menurunkan Presiden RI Joko Widodo karena dinilai tidak pro rakyat.
(mdi/Palu Ekspres)
