PALU EKSPRES, PALU – Tuntutan untuk menaikkan kembali insentif pekerja program padat karya Kota Palu disuarakan kalangan peserta dari Kelurahan Palu Utara.
Puluhan peserta didampingi Partai Rakyat Demokrat (PRD) dan Posko Menangkan Pancasila Sulteng menuntut itu di gedung DPRD Palu, Kamis 8 Maret 2018.
Koordinator lapangan (Korlap) aksi, Manto dalam orasinya mendesak dewan kota (Dekot) intervensi kebijakan untuk menaikkan kembali upah bulanan peserta padat karya. Upah yang ada saat ini nilai tidak sesuai lagi untuk memenuhi belanja kebutuhan dasar sehari-hari.
Selain itu pengunjuk rasa juga menuntut dewan menyuarakan aspirasi untuk menurunkan harga bahan pokok rakyat termasuk penolakan terhadap kebijakan impor beras oleh pemerintah pusat.
Pengunjuk rasa diterima tiga anggota dewan Yakni, M Rum, Rusman Ramli, Ridwan Alimuda dan H Rizal. M Rum didepan pengunjuk rasa mendukung sepenuhnya tuntutan itu. Utamanya soal program padat karya yang harus tetap dipertahankan Pemkot Palu.
“Padat karya harus tetap dipertahankan. Karena itu telah dipayungi Perda penanggulangan kemiskinan,”katanya.
Atas nama fraksi Golkar, Rum berjanji akan mengawal kebijakan padat karya termasuk berusaha mendorong untuk menaikkan kembali upahnya.
“Ini akan dievaluasi selanjutnya. Kami fraksi Golkar akan all out untuk mempertahankan dan menaikkan upah itu,”janji Rum.
Ridwan Alimuda menyatakan dirinya mendukung sikap dewan memperjuangan kenaikan upah dalam revisi RPJMD.
Namun dia menyarankan Pemkot dimasa mendatang tidak lagi perlu membayarkan upah padat karya melalui rekening.
“Sebaiknya dibayarkan tunai saja langsung ke pengawas masing-masing,”hemat Ridwan.
Pembayaran melalui rekening menurutnya cukup menyulitkan peserta. Selain juga ada pemotongan administrasi dalam setiap transaksi.
“Sering pula terjadi kesalahan teknis di Bank. Laporan yang saya terima, ada dua peserta namanya sama. Sehingga pembayaran gaji diambil oleh satu nama saja,”jelasnya.
Lagian kata Ridwan, ditingkat perbankan nilai transaksi keuangan dari program padat karya kini kecil. Sehingga kata dia perbankan tidak akan memprioritaskan anggaran demikian.
“Belum lagi peserta yang dari tempat jauh.Mereka mesti mengeluarkan biaya untuk mengambil upahnya di kota,”sebut Ridwan.
Untuk itu Ridwan menyarankan Pemkot Palu merevisi Perwali tentang teknis pembayaran upah tersebut. Dari non tunai ke tunai. “Agar tidak ada lagi potongan-potongan administrasi. Soal iuran BPJS itu bisa diatur kemudian teknisnya,”pungkas Ridwan.
Rusman Ramli ikut nimbrung memberikan pendapatnya. Menurut dia, dewan memang harus konsentrasi pada kebijakan untuk kesejahteraan rakyat. Dewan menurutnya harus memastikan pengelolanya anggaran yang pro rakyat. Rusman menyayangkan kebijakan Pemkot dalam rezim ini yang menurunkan upah tersebut. Apalagi sesuai keterangan peserta, upah padat karya pernah menjadi janji politik.
“Apa yang dilakukan pemkot sebelumnya tidak berlanjut saat ini.Jika melihat janji ingin menaikkan insentif padat karya. Tapi nyatanya berbeda karena justru terjadi penurunan,”ujarnya.
Padat karya menurutnya salahsatu instrumen menurunkan angka kemiskinan. Namun dia tidak menyangkali bahwa APBD kota Palu saat ini terbatas hanya sekitar Rp1,3triliun. “Sebuah keniscayaan,jika sudah ada instrumen melalui perda penanggulangan kemiskinan. Ini harusnya menjadi dasar pemerintahan untuk penurunan kemiskinan itu sendiri,”katanya.
Diapun berjanji akan memperjuangkan kenaikan anggaran padat karya dalam revisi RPJMD Kota Palu. “Karena sangat disayangkan, disaat UMP dan UMR meningkat, yang terjadi justru gaji padat karya menurun,”pungkasnya.
(mdi/Palu Ekspres)
