PALU EKSPRES, PALU – Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk pemilihan umum (Pemilu) legislatife dan Presiden 2019 tingkat Kota Palu rampung. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Palu merekrut sedikitnya 24 PPK dan 163 PPS.
Ketua KPU Palu Marwan P Angkuh menyatakan harapannya agar seluruh PPK dan PPS bertanggungjawab sebagaiamana sumpah jabatan. Menurutnya PPK dan PPS tidak boleh merasa diri bukan bagian dari KPU.
“Sikap ini yang perlu ditanamkan agar tanggung jawab untuk melaksanakan tugas berjalan dengan baik,”kata Marwan saat melantik PPK dan PPS se Kota Palu, Sabtu 10 Maret 2018 di Hotel Sutan Raja Palu.
Sebab dalam undang-undang penyelenggara yang ada, penyelenggara Pemilu kata Marwan terdiri dari KPU RI, KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota, PPK dan PPS. Termasuk nantinya kelompok panitia pemungutan suara (KPPS).
“Dalam melaksanakan tugas, jika dilandasi tanggung jawab sebagai penyelenggara, maka saya yakin penyelenggaran bisa optimal,”ujarnya. Sejumlah tugas berat ucap Marwan akan segera dihadapi PPK-PPS. Seluruh tahapan harus dilaksanakan tepat waktu. Terlebih dari sisi logistik Pemilu kali ini jumlahnya lebih besar. Itu karena Pemilu nanti digelar serentak DPR dan Presiden.
“Hal teknis lain adalah dalam proses pemutakhiran data. Ini cukup krusial. Karenanya harus betul-betul bekerja optimal,”ujarnya. PPK dan PPS kata dia, pun harus senantiasa membangun koordinasi bersama pihak lain. Khususnya jajaran pemerintah setingkat kecamatan dan kelurahan. Koordinasi penting untuk memaksimalkan kerja-kerja pemutahiran data pemilih yang akan dilaksanakan kemudian.
Marwan menyebut masih ada satu tahapan perekrutan penyelenggara yang akan dilakukan mendekati hari H Pemilu nanti yaitu KPPS. Jumlah KPPS yang akan terlibat diperkirakan sebanyak 6000 petugas.
Dibagian lain dia menuturkan KPU sejauh ini telah melaksanakan tiga tahapan menuju Pemilu. Pertama tahap pendaftaran partai olitik (parpol), kemudian penataan daerah pemilihan (Dapil) dan perekrutan PPK/PPS.
“Seluruh tahapan dimulai sejak Oktober 2017,”terangnya. Kepada Pemkot Palu, Marwan berharap bisa mendukung sepenuhnya tugas-tugas PPK dan PPS. Menurut dia, dalam ketentuan yang ada, pemerintah wajib memfasilitasi keperluan PPK dan PPS. Misalnya, penyediaan sekretariat dan personil penunjang kerja-kerja PPK-PPS.
“Termasuk fasilitasi pemerintah dalam menyosialisasikan tahapan tahapan dalam proses pemungutan suara,”pungkasnya. Pelantikan PPK-PPS se Kota Palu diawali dengan bimbingan teknis (Bimtek) penguatan kapasitas.
(mdi/Palu Ekspres)
