PALU EKSPRES, PALU – Orde Baru jatuh, salah satunya karena antikritik. Memori kelam praktek yang keliru dari sistem pemerintahan Orde Baru yang menasbihkan diri sebagai penafsir kebenaran tunggal adalah kesalahan yang tak harus terulang. Ini disadari sepenuhnya oleh penyelenggara pemerintahan moderen tak terkecuali Pemprov Sulteng.
Bahwa kritik adalah asupan yang bermanfaat untuk menjamin nutrisi yang cukup bagi tumbuh tegaknya roda organisasi pemerintahan. ini juga sekaligus sebagai kontrol publik terhadap janji pembangunan kepada masyarakat. Inilah antara lain benang merah yang mengemuka dalam diskusi terbatas yang berlangsung di ruang kerja Sekdaprov Sulteng Hidayat Lamakarate Senin 12 Maret 2018.
Pemprov mengundang awak media khususnya para pemimpin redaksi dan redaktur, untuk memastikan bahwa pers terus memberikan kontribusi yang nyata melalui publikasi atau positive campaigne terhadap pencapaian hasil pembangunan.
Namun pada saat yang bersamaan pers dan jurnalis tetap menampilkan dirinya sebagai penyampai kritik yang tegas atas capaian Pemprov yang dianggap kurang pas. Sebab ungkap Hidayat Lamakarate, pemerintah harus terus dikritik untuk memastikan bahwa program program yang dicanangkan pemerintah tetap berjalan di atas relnya.
Karena itu, ungkap mantan Plt Walikota Palu ini, peran yang pas untuk menjalankan itu adalah pers. Karena produk jurnalis dijamin bukan hoaks juga bukan berita palsu (fake news) – sesuatu yang akhir-akhir ini cukup membuat resah orang di negeri ini.
Pers dibutuhkan menurut dia, karena melalui sorotan pena jurnalis, pemerintah bisa menjadikannya sebagai masukan untuk mengontrol kinerja instansi teknis di lapangan. Pasalnya, kata dia, Gubernur dengan seabrek kesibukan mempunyai keterbatasan untuk mengetahui detail di semua lini yang tersebar di puluhan dinas dan badan.
”Karena itu saya kira, pers bisa mengambil peran tersebut sebagai lembaga kontrol yang ketat untuk memastikan jika ada program dan kebijakan yang tidak dieksekusi dengan tepat oleh instansi teknis, bisa langsung diketahui dengan cepat,” ungkap Hidayat panjang lebar. ”Sekali lagi kritik itu kami butuhkan,” pintanya.
Forum yang berlangsung nyaris dua jam itu, dimanfaatkan oleh kalangan jurnalis untuk menyoroti keberadaan pimpinan dinas teknis yang sepertinya tidak mampu mengimbangi irama kerja Gubernur Longki dalam hal memberikan informasi yang akurat terhadap program-program pembangunan.
Masih ada segelintir person pejabat yang enggan menerima pers sekadar untuk mengklarifikasi atau mengomunikasikan hasil pembangunan yang mestinya harus diketahui publik. Padahal klarifikasi dan verifikasi adalah sesuatu yang urgent dalam praktek kerja jurnalistik.
Sayangnya, ini belum dipahami dengan baik oleh pejabat di bawah. Atau pada dasarnya mereka sebenarnya paham, tapi sengaja membiarkan karena menganggap tidak terlalu penting. Padahal mereka (para pejabat) itu tidak tahu, ketika sorotan kritis pers sampai ke publik tanpa keterangan pembanding dari pemerintah, Gubernur sebagai penanggungjawab semua persoalan ekonomi, sosial, politik masyarakat bakal menjadi pihak pertama yang akan disoroti.
