”Ini yang tidak dipahami pejabat. Enggan memberikan keterangan klarifikasi. Padahal dampaknya cukup besar terhadap pemerintah itu sendiri,” ungkap salah satu penanya. Sorotan lainnya dikemukakan Jafar G Bua dari CNN Indonesia, ia meminta staf di instansi teknis membekali dirinya dengan pengetahuan publikasi yang memadai. Sehingga keberadaan para staf dalam sebuah event penting sekelas Central Celebes Marathon (CCM) yang baru-baru ini berlangsung di Jakarta tidak sekadar seremonial yang hanya selesai di ajang foto selfie.
”Hendaknya mereka memberikan keterangan tentang event yang besar sekelas CCM atau memberangkatkan staf humas di Biro Humas agar pesan dari sebuah even penting bisa sampai di masyarakat.” ungkap mantan jurnalis Koran MAL ini.
Kepala Biro Antara Rolex Melaha, meminta perlunya Forum Pemred untuk mengetahui alasan-alasan filosofis dan sosiologis kebijakan pemerintah. Ini katanya menjadi penting, mengingat pemimpin redaksi adalah pintu terakhir lolosnya sebuah berita.
Dengan demikian tidak ada berita yang lolos tidak jelas juntrungannya. Misalnya, dalam kasus Wakil Gubernur yang saat ini tak kunjung terisi, mulai beredar rumor seolah Gubernur sengaja membiarkan masalah ini karena kompromi dengan parpol pengusung yang tak kunjung menemukan kata sepakat.
”Padahal kan tidak ada maksud gubernur membiarkan,” ungkap Rolex. Sekdaprov sendiri mengakui akan menindaklanjuti sejumlah usulan dari jurnalis. Plt Karo Humas dan Protokol Haris Kariming mengaku, sejauh ini pihaknya sudah berusaha maksimal memublikasikan hasil-hasil pertemuan gubernur. Hal ini dilakukan karena menyadari pertemuan Gubernur dengan sejumlah kelompok, tokoh politik, Ormas, OKP dan pegiat bisnis memang penting untuk sampai ke publik.
(kia/Palu Ekspres)
