PALU EKSPRES, PALU – Meski dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk seluruh sekolah di Provinsi Sulteng, pada triwulan I tahun 2018 kembali terlambat cair, pihak sekolah yang berada di bawah naungan Dinas Pendidikan Kota Palu, tidak akan menarik pungutan atau iuran ujian kepada para peserta didik, untuk membiayai pelaksanaan Ujian Nasional (UN) dan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN), yang agendanya kurang dari sebulan lagi.
Kepala SMP Negeri 19 Palu, Ilman Usman menegaskan, bahwa pihaknya tidak akan menarik pungutan pembiayaan ujian kepada para siswa, meskipun dana BOS masih belum cair. Menurutnya, meskipun keterlambatan tersebut cukup berpengaruh, namun kepala sekolah dituntut untuk dapat mencari alternatif lain, untuk pemenuhan kebutuhan selama ujian.
“Bicara dampak tentu menyebabkan terhambat sedikit dalam persiapan ujian. Akan berpengaruh bila akhir bulan ini belum dicairkan. Namun, pelaksanaannya tetap akan berjalan, bagaimanapun caranya upaya dari kepala sekolah, harus mampu menanggulangi hal itu,” tegasnya, saat dihubungi, Kamis (15/3).
Ia mengungkapkan, pihak sekolah memang tidak diperkenankan sama sekali untuk memungut dana apapun dari para peserta didik, walaupun dana BOS belum cair. “Itu tinggal bagaimana upaya apapun dari kepala sekolah, agar program terus berjalan maksimal, kami di SMPN 19 sangat berharap kepada Dinas Pendidikan agar dana BOS secepatnya dicairkan. Karena ada item-item pembelajaran yang berhubungan dengan pelaksanaan USBN itu sendiri, termasuk pengawas, konsumsi, dan lan sebagainya,” tuturnya.
Kepala Dinas Pendidikan Kota Palu, H. Ansyar Sutiadi mengaku yakin, para kepala sekolah yang berada di bawah naungan dinasnya dapat menemukan solusi terkait masalah tersebut. Ia menegaskan, pemkot Palu sama sekali tidak memperbolehkan penarikan pungutam kepada peserta didik, meskipun ada aturan yang membolehkan.
“Memang ada aturannya memperbolehkan, tetapi Pemkot Palu tidak ingin demikian. Tetap melaksanakan kebijakan sekolah murah, terjangkau dan berkualitas. tidak akan membebankan apapun kepada orang tua peserta didik,” jelas Ansyar.
Ia mengungkapkan, kalaupun keadaannya sangat mendesak, terutama terkait keterlambatan pencairan dana BOS jelang pelaksanaan ujian, maka pihak sekolah dapat melapor ke Dinas Pendidikan untuk dicarikan solusi.
“Misalnya ada sekolah yang membutuhkan, tetapi tidak memiliki kesiapan, Insyaallah nanti kami carikan solusi,” ujar Ansyar. Ia juga mengaku telah berkomunikasi dengan salah seorang Direktur di Kemendikbud RI, yang menginfokan dana BOS akan dicairkan pada bulan Maret 2018.
“Info terakhir saya dapatkan, bulan ini akan cair. Saya sudah berkomunikasi dengan Direktur Pembinaan SD, daerah lain sudah cair tinggal beberapa daerah lagi yang belum, termasuk di Sulteng,” pungkasnya.
(abr/Palu Ekspres)
