PALU EKSPRES, PALU – Realisasi penerimaan retribusi parkir tepi jalan umum Kota Palu tahun 2017 diduga banyak mengalami kebocoran. Akibatnya, realisasi penerimaan retribusi ini hanya sebesar Rp593juta dari target sebesar Rp1,1miliar.
Dugaan kebocoran itu setidaknya bisa terlihat dari carut marutnya pola penyetoran dari tingkat juru parkir (Jukir) ke koordinator pengawas jukir pada dinas perhubungan Kota Palu.
Ini menjadi temuan anggota Komisi B DPRD Palu, saat meninjau pergerakan jukir yang mangkal di seputaran pasar Inpres Manonda Palu, Kamis 5 April 2018.
Keterangan berbeda didapat dari 3 orang jukir dalam peninjauan itu. Ucok salahsatu Jukir yang ditemui anggota komisi B mengaku dalam sehari bisa mendapat ongkos parkir antara Rp50 sampai Rp70ribu per 6 jam. Karena menurutnya dalam sehari bergantian menjaga parkir dengan rekannya.
Namun Ucok mengaku terkadang hanya menyetor antara Rp20 sampai 30ribu per hari kepada koordinator jukir. Sudah begitu, Jukir ini mengaku jarang diberi karcis untuk memungut sebagai acuan target setoran dalam sekali tugas.
“Tidak ada karcis pak. Karena orang juga pak terkadang tidak mau ambil karcis. Mungkin karena itu kita tidak dikasi karcis,”ungkapnya.
Menurutnya uang hasil parkir yang diperoleh selanjutnya disetor kepada koordinator.
Dalam peninjauan itu, ada pula jukir yang ditemukan memegang karcis tidak dalam keadaan utuh. Karcis itu sudah dalam kondisi sobek setengah namun telah di porporasi Badan Pendapatan Daerah.
Demikian setoran. Jukir lainnya mengaku tidak dibebani target setoran sesuai karcis.
Terkait kondisi karcis tidak utuh, Anggota Komisi B sekaligus anggota Panitia khusus (Pansus) RPJMD perubahan, Ridwan Alimuda, menyatakan ini adalah bentuk kebocoran penerimaan retribusi parkir tepi jalan umum.
“Jadi karcis yang diserahkan ke juru parkir itu hanya yang itu itu saja. Tidak diperbaharui. Ini artinya apa, bahwa tidak ada peningkatan penerimaan,”jelas Ridwan.
Menurutnya, Pansus RPJMD perlu mengetahui mekanisme pemungutan parkir dilapangan. Karena target penerimaan retribusi parkir tepi jalan umum harus tergambar dalam RPJMD sebagai proyeksi penerimaan retribusi.
Anggota Komisi B lainnya, Joppy A Kekung menyatakan pihaknya akan mengklarifikasi temuan lapangan ini kepada instansi terkait. Menurut dia, itu akan dipertajam dalam tingkat Pansus laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPj) APBD 2017.
“Dari penajaman ditingkat Pansus LKPj, selanjutnya kita diintegrasikan dengan teman teman Pansus RPJMD. Karena ini menyangkut penerimaan pendapatan daerah dalam jangka menengah,”jelasnya.
Joppy berpendapat, realisasi penerimaan retribusi parkir tepi jalan umum tidak berbanding lurus dengan kondisi lapangan. Artinya dari sekian banyak titik parkir yang ditetapkan, jika dikalikan penerimaan yang tergambar dari Jukir, maka seharusnya target penerimaan bisa melebihi terealisasi lebih.
Sebut Joppy, titik parkir yang ditetapkan di Kota Palu sebanyak 178 titik. Jika 178 dikali rata-rata Rp20ribu perhari, maka dalam sehari setidaknya Rp3.650.000. Jika Rp3.650.000 dikali 30 hari maka setoran dalam sebulan harusnya Rp106.800.000. Dan dalam setahun penerimaan perbulan yakni Rp106.800.000 di kali 12 bulan, maka akan ada angka sebesar Rp1.281.600.000.
Itu kata Joppy baru perhitungan penerimaan terendah yaitu Rp20ribu per titik dalam sehari. Bagaimana jika dihitung Rp50ribu. Karena sesuai temuan lapangan, dalam sehari jukir bisa mengumpulkan hingga Rp50ribu.
“Dan temuan kami seperti di pasar inpres ada dua jukir bergantian dalam sehari. Berati bisa sampai Rp40ribu sehari kalau kita hitung paling rendah 1 jukir memungut 20ribu per sekali tugas,” pungkasnya.
(mdi/Palu Ekspres)
