PALU EKSPRES, PALU – Sejumlah keluhan terkait pengelolaan pasar Inpres Manonda Palu mengemuka saat Komisi B DPRD Palu meninjau pasar tersebut, Senin 14 Mei 2018. Keluhan itu antara lain tidak optimalnya penerimaan retribusi lantaran terpisahnya leading sector pengelolaan retribusi parkir, kebersihan dan sewa tempat.
Parkir dikelolah dinas perhubungan sedangkan sampah dikelolah dinas lingkungan hidup. Sementara retribusi sewa tempat dilakukan dinas perindustrian dan perdagangan.
Ketua Komisi B, Tompa Yotokodi yang memimpin peninjauan menyebut, pengelolaan terpisah bisa jadi penyebab tidak optimalnya penerimaan daerah dari sumber sumber tersebut. Harusnya kata dia, pengelolaan tiga sumber retribusi itu dilakukan 1 instansi. Yaitu dinas perindustrian dan perdagangan. Karena dinas ini menurut dia satu satunya dinas yang berkantor tetap dalam kompleks pasar. “Mereka yang tiap hari memantau dan mengawasi kegiatan di pasar,”ujar Tompa.
Pihaknya kata Tompa akan segera mengusulkan strategi itu melalui mitra Komisi B. Usulan itu diamini anggotanya H Alimudin H Bau yang turut serta saat meninjau. Selain soal pengelolaan retribusi satu pintu, Alimudin juga menyebut akan membawa masalah pendistribusian beras ke luar daerah.
Ini berkaitan dengan belum adanya regulasi yang khusus mengatur kewenangan Pemda menarik retribusi dalam lalu lintas pendistribusian beras keluar daerah. Termasuk diantaranya kendala minimnya honorarium petugas yang berjaga di pasar Inpres Manonda. “Akan kita tindaklanjuti melalui rapat internal kemitraan komisi,”kata Alimudin
Sebelumnya Kepala Pasar Inpres Manonda Palu, Hisam, menyampaikan kendala yang ia hadapi dalam pengelolaan pasar. Menurut dia pihaknya kesulitan memantau pergerakan penarikan retribusi parkir dan sampah. Lantaran kedua sumber itu ditangani instansi berbeda. Dia pun mengusul agar honorarium petugas di pasar itu dinaikkan.
Sejauh ini honor petugas pengawas hanya Rp800ribu perbulan. Jumlah petugas, termasuk dari TNI dan Polri sebanyak 35 orang.
“Melalui dewan barangkali honorarium ini bisa diusulkan naik menjadi Rp1,5juta perbulan. Karena tugas yang dijalankan cukup berat dengan jumlah yang terbatas,”kata Hisam.
Dia menambahkan retribusi pasar dalam sebulan berkisar antara Rp62 hingga Rp68juta. Jumlah penerimaan itu kata dia sebenarnya bisa lebih besar lagi jika pengelolaan retribusi parkir dan sampah dikelolah satu pintu. Selain berdiskusi dengan pengelolaan pasar, rombongan Komisi B juga meninjau pergerakan harga bahan pokok.
Dalam amatan Palu Ekspres, harga bahan pokok masih relatif normal. Misalnya daging sapi. Hingga Senin kemarin pedagang masih menjualnya dengan harga Rp110ribu per kilogram. Demikian beras. Untuk jenis dan kualitas dibawah, masyarakat masih bisa mendapati harga Rp9ribu per kilogram.
(mdi/Palu Ekspres)
