PALU EKSPRES, PALU – Ketua DPRD Palu Ishak Cae mengaku dirinya saat ini rutin mengikuti setiap undangan yang dilayangkan Pemkot Palu. Baik hadir dalam rapat-rapat bersifat forum komunikasi pimpinan daerah maupun pertemuan lainnya.
Hal itu menurutnya ia jalani sesungguhnya untuk memaksimalkan fungsi pengawasan DPRD Palu terhadap jalannya program kegiatan dan anggaran pemerintah.
“Setiap ada undangan menghadiri acara wali kota, itu akan saya hadiri. Sedikit banyak ada informasi yang bisa kita ambil dari situ,”kata Ishak, Kamis 17 Mei 2018. Dia menyebut kehadiran ketua maupun anggota DPRD Palu dalam setiap kegiatan Pemkot sebenarnya penting. Karena dari setiap kegiatan, apapun itu, pasti akan selalu berkaitan dengan penggunaan anggaran.
“Dari suatu kegiatan itu kita bisa menelusuri bagaimana penggunaan dan realisasinya,”jelas Ishak. Selain itu dia pun mengaku akan mengedepankan pola diskusi aktif terhadap sebuah rekomendasi dewan. Dalam artian, rekomendasi nantinya tidak sebatas pada selembar kertas namun harus ditindaklanjuti dengan diskusi bersama.
“Jadi tidak hanya dikirim begitu saja. Kita harus komunikasi dan diskusikan lebih lanjut,”ujarnya.
Tanggapan Ishak mengenai rekomendasi ini sebagai upaya konsolidasi dewan dan Pemkot Palu dalam merawat hubungan kerja dua lembaga tersebut. Pasalnya, acap kali rekomendasi dewan ke Pemkot Palu tidak diindahkan.
“Kuncinya diskusi.Melalui diskusi kita bisa tau alasan untuk tidak menindaklanjuti rekomendasi apa. Kalau rasional, kita tidak bisa paksakan rekomendasi kita itu,”jelasnya. Ishak mengklaim semenjak dirinya menjabat ketua dewan, harmonisasi kerja Pemkot dan DPRD berjalan baik. Itu karena adanya komunikasi aktif dan masing masing pihak safar untuk bekerja sesuai tugas pokok dan fungsinya
“Intinya saya kedepankan diskusi tentang satu permasalahan daerah yang sedang berjalan.Lalu solusinya dipikirkan bersama,”katanya.
Namun terlepas dari itu, DPRD lanjut dia sebenarnya punya “power” dalam melaksanakan fungsinya. Adalah Peraturan Pemerintah (PP) nomor 12 tahun 2017 tentang kewenangan dan hak DPRD untuk memberhentikan kepala daerah.
“Itu peraturan yang menguatkan DPRD untuk maksimalkan pengawasannya ke kepala daerah. Kepala daerah tak bisa anggap itu sepeleh,”tuturnya. Namun “power” itu menurutnya hanya bisa digunakan jika dewan sepakat menganggap seorang kepala daerah gagal menjalakan visi misinya dan tidak sesuai harapan masyarakat.
“Kalau kita anggap kepala daerah sudah tidak sesuai dengan masyarakat. Keluar dari visi misi. Kita punya kewenangan menarik sebuah kesimpulan,”pungkasnya.
(mdi/Palu Ekspres)
