PALU EKSPRES, PALU – Dewan Kota Palu menginspirasi pembentukan tiga buah rancangan peraturan daerah (Ranperda) ke dalam program legislasi daerah (Prolegda) masa sidang catur wulan III tahun 2018. Ketiganya adalah Ranperda tentang pengendalian penggunaan zat adiktif, pemberdayaan tenaga kerja lokal serta Ranperda tentang pengendalian dan pengelolaan bangunan sarang walet.
Namun dari ketiga Ranperda Inisiatife itu, yang paling prioritas disetarakan masuk dalam pembahasan adalah Ranperda pengendalian dan pengelolaan bangunan sarang walet. Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapperda) DPRD Palu, M Rum menjelaskan, prioritas itu berdasarkan kesepakatan rapat ditingkat Bapperda, Senin 28 Mei 2018.
“Teman-teman menyepakati pengendalian sarang walet. Akan tetapi kami tetap bertanggung jawab mendorong dua Ranperda lainnya untuk disegerakan,”kata M Rum, Selasa 29 Mei 2018.
Inisiatife pembentukan Ranperda Walet menurutnya berangkat dari kerisauan masyarakat dibeberapa titik di Kota Palu. Seperti kata Rum laporan dari warga Kelurahan Besusu Barat. Warga menurutnya mengeluhkan gangguan yang timbul dari bunyi-bunyian praktek sarang walet.
Selain juga soal kotoran dan hal – hal terkait administrasi bangunan. Di sejumlah lokasi, bahkan ada bangunan yang beralih fungsi peruntukan. “Perlu mengatur secara khusus izin mendirikan bangunan (IMB) bagi bangunan yang digunakan sebagai sarang walet,”jelas Rum.
Juga soal penetapan nilai retribusi sarang walet. Rum mengaku sejauh ini belum ada regulasi yang bisa dijadikan rujukan untuk penwtapan nilai retribusi. Penarikan Retribusi yang diterapkan saat ini masih kelas Rum hanya sebatas asumsi.
“Ini juga perlu kami cari formulasi yang tepat,”jelasnya. Penyusunan batang tubuh draft Ranperda tambah dia akan dilakukan secepatnya paling lambat sebelum tanggal 6 Juni 2018. Karena paripurna penetapan Prolegda rencananya akan digelar 7 Juni 2018.
“Kalau memang Ranperda walet ini masih sulit, maka kami akan mendorong Ranperda mengenai pengendalian zat adikitf,”demikian Rum.
(mdi/Palu Ekspres)
