PALU EKSPRES, PALU– Arsip merupakan rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Arsip dibuat dan diterima oleh lembaga negara pemerintah daerah dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara. Itu sebagaimana dalam Undang-undang nomor 43 tahun 2009 tentang kearsipan. Lalu ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-undang nomor 43 tahun 2009.
Maknanya setiap arsip yang tercipta harus dikelola dan disimpan sebagai bukti sejarah dan menjadi identitas dan jati diri bangsa, memori kolektif. Acuan serta bahan pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan sekaligus sebagai simpul pemersatu bangsa dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia
Demikian Asisten III AdministrasiSekretatriat Provinsi Sulawesi Tengah Mulyono,mewakili Gubernur dalam peluncuran Pojok Konsultasi Informasi dan Edukasi Kearsipan (Pokoke-SIP),Jumat 6 Juli 2018 di komplek Kantor Gubernur Sulawesi Tengah.
Di Sulteng kearsipan dikelolah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah (DPKD) Sulteng sesuai Peraturan Gubernur (Pergub)Sulteng nomor 73 tahun 2016. Namun begitu, sejauh ini kata dia masih banyak hambatan dan permasalahan dalam bidang kearsipan. Lantaran arsip masih dianggap sesuatu yang tidak penting. Kurangnya peminat dari kalangan ASN untuk menjadi tenaga fungsional arsiparis. Serta tidak tersedianya sarana dan prasarana untuk pengelolaan kearsipan di OPD.
Karena itu salah satu upaya yang dilakukan adalah membuat program inovasi Pokok Informasi,Konsultasi dan Edukasi Kearsipan (Pokoke -Sip). Sebuah proyek perubahan yang bertujuan antara lain memberikan pemahaman dan presepsi yang sama tentang penyelenggaraan kearsipan. Agar sesuai dengan prinsip, kaidah dan standar kearsipan.
Pokoke-Sip kata Mulyono akan menjadi pusat informasi, konsultasi dan edukasi kearsipan bagi OPD,organisasi masyarakat,pol itu maupun masyarakat. Untuk dapat terlibat secara aktif dalam melestarikan sejarah dan jati diri bangsa serta sebagai pusat pelayanan publik.
Dalam menyelenggarakan kearsipan, dinas terkait tidak boleh hanya sekedar berfungsi sebagai pelengkap dalam proses pembangunan. Akan tetapi kearsipan diharapkan dapat memberikan kontibusi yang sangat besar terhadap peningkatan pembangunan dan kualitas SDM yang berdaya saing serta tata kelola pemerintahan yang baik. Sebagaimana visi dan misi pembangunan daetah yang menginginkan terwujudnya Sulawesi Tengah yang maju, mandiri dan berdaya saing. “Saya harap program ini bermanfaat dan betul-betul digunakan sebagai sentra informasi, konsultasi dan edukasi tentang kearsipan. Serta menjadi dasar terselenggaranya unit kearsipan pada setiap Dinas/Badan publik, ormas/orpol dan masyarakat di Sulteng,”kata Mulyono.
Kepada DPKD, Mulyono meminta agar pojok kearsipan yang bertempat di lantai I Kantor Gubernur Sulteng itu perlu disosialisasikan ke OPD, Ormas, Orpol dan masyarakat.
Kepala Bidang Pembinaan, Pengawasan dan SDM Kearsipan Yudiawati, selaku Reformer menguraikan latar belakang dilakukan proyek perubahan adalah untuk memenuhi kewajiban peserta Diklat PIM 3 angkatan 18 tahun 2018 serta Pergub nomor 73 tahun 2006 tentang tupoksi dan tata kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Sulteng, sehingga berdasarkan analis terhadap beberapa masalah kearsipan serta pengembangan SDM di bentuk Pokoke-SIP yang berada di Kantor Gubernur Sulteng diharapkan ketersediaan Pokoke-SIP dapat meningkatkan pembinaan, pemahaman dan penyebaran informasi kearsipan pada OPD, Ormas,Orpol dan masyarakat.
Hadir pada kesempatan ini Kepala Dinas Perpustakaan dan Dokumentasi Prov,Sulteng, Kepala Biro Organisasi, peserta reformer Pim 3 Angkatan 18 serta para administrator dan pengawas lingkup Pemprov Sulteng.
(Humas/Palu Ekspres).
