PALU EKPSRES, PALU– Pendapatan RS Anutapura Palu tiga tahun terakhir mengalami penurunan yang cukup siginifikan. Penyebab utamanya karena adanya regulasi terkait sistem rujukan pasien. Pejabat RS Anutapura Palu, dr Akbar menjelaskan, sistem rujukan pasien dari peserta BPJS kesehatan kini tidak lagi diarahkan ke RS Anutapura Palu. Melainkan lompat ke RS Undata maupun RS swasta lainnya. “Ini faktor eksternal dengan sistem rujukan BPJS kesehatan,”sebut dr Akbar, dalam pertemuan antara Pemkab Bantul Yogyakarta dan Pemkot Palu, Jumat 13 Juli 2018 di Kantor Wali Kota Palu.
Tahun 2018 ini jelas dia, rata-rata pendapatan Anutapura dalam sebulan tinggal berkisar pada Rp7miliar. Sebelum adanya sistem rujukan BPJS, pendapatan Anutapura berada pada angka Rp12miliar. “Masalahnya kini biaya operasional, layanan medis dan owner lainnya tetap sama dengan beberapa tahun sebelumnya,”kata dr Akbar. Diapun menambahkan, jumlah karyawan RS Anutapura sejauh ini sebanyak 130 orang. 60 persen diantaranya masih tercatat sebagai karyawan atau pegawai kontrak. Namun begitu, Sekkot Palu, Asri, menambahkan, penurunan pendapatan RS Anutapura pada dasarnya menggambarkan telah ada penurunan angka kesakitan masyarakat Palu. Artinya kata Sekkot, program program kesehatan yang dijalankan berjalan cukup optimal. “Kan saat ini Pemkot Palu sedang menggalakkan program integrasi gerakan masyarakat hidup sehat. Berarti program ini berjalan sukses,”kata Sekkot.
Rombongan Pemkab Bantul dipimpin langsung sekretaris daerah, Riantono. Turut dalam rombongan Kepala Bappeda, inspektur inspektorat, dinas PU, tata ruang dan peretanahan, pertanian dan pangan, dinas Kominfo serta direktur RSUD Bantul. Sekda Bantul, Riantono menjelaskan, kedatangan Pemkab Bantul ke Kota Palu untuk menyaring informasi terkait merancang dan menjaring informasi sebagai dasar kebijakan pembangunan daerah. Menurut dia, ada satu pola penjaringan aspirasi yang tidak dilakukan di daerahnya. Yaitu musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) inklusif. Satu pola menjaring informasi dari kelompok masyarakat marginal. “Ini menurut kami menarik. Ada Musrenbang alternatif,”jelasnya. Riantono menambahkan, pihaknya juga sengaja memilih Kota Palu lantaran belum lama ini Kota Palu dinobatkan sebagai kota dengan konsep perencanaan pembangunan. “Itu yang kami apresiasi,”demikian Riantono.
(mdi/palu ekspres).
