PALU EKSPRES, PALU– Wakil Ketua DPRD Palu Erfandi Suyuti menyebutkan nominal dana alokasi khusus (DAK) serta dana alokasi umum (DAU) yang dikucurkan ke Pemkot Palu kurang jelas dan tidak akurat. Karenanya kata dia, Badan Anggaran (Banggar) DPRD Palu akan mendampingi tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) Pemkot Palu untuk berkonsultasi memperjelas hal itu ke pemerintah pusat.
“Hingga saat ini kejelasan nominal untuk DAK tersebut tidak akurat. Olehnya ada celah yang diberikan pemerintah pusat, kepada pemkot dalam memberikan presentase terhadap kebutuhan mereka,”kata Reo, sapaan akrabnya kepada wartawan, Senin 6 Agustus 2018.
Pendampingan itu menurut dia juga untuk memastikan kemungkinan adanya penambahan nominal DAK/DAU di tingkat kementerian. Terlebih kata dia, Asisten II, Imran sebelumnya telah menyampaikan bahwa wali kota sangat berharap dukungan DPRD sehingga kedepan terjalin sinergitas kedua lembaga.
Kehadiran anggota banggar dalam mendampingi mereka merupakan suatu penguatan bagi pemkot dalam hal negosiasi dan loby dikementerian. “Insya Allah dengan niat yang tulus, berusaha untuk kebaikan bersama lebih baik, dibanding tidak dilakukan,”ujarnya.
Kata Reo, meski hal tersebut mutlak keputusan dari pusat, namun tidak menutup kemungkinan segalanya bisa berubah dengan pendampingan dewan. Selain itu, berdasarkan hasil keputusan dari Badan Registrasi bahwa pemerintah kota harus menyelesaikan piutangnya terhadap pembayaran untuk jembatan IV yang masih tersisa.
Hal tersebut kata Reo perlu kejelasan dalam melunasinya. Dana dari mana diberikan untuk itu. “Untuk dana DAK tidak bisa dialokasikan untuk melunasi utang tersebut. Olehnya hal itu setidaknya dibicarakan serta dicarikan solusi yang tepat bersama pemerintah pusat, apakah ada dana transver lainya yang bisa dianggarkan,” bebernya.
Sebelumnya, dalam rapat pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2019, Senin 6 Agustus 2018 ) anggota Komisi C, Danawira Asri menyarankan agar banggar memberikan pendampingan terhadap mereka dalam memperjuangkan DAK serta DAU tahun 2019.
Setidaknya ada sinergritas antara Dekot dan Pemkot dalam hal ini. Sehingga selepas dari pembahasan bersama kementerian, masing-masing telah mengetahui hasil dari keputusanya. Kemudian dalam rapat pembahasan APBD sudah tidak ada lagi silang pendapat.
“Hal tersebut juga wajib untuk kita ketahui,”saran Danawira. Saran itu lantas disahuti Ketua DPRD sekaligus pimpinan sidang banggar, Ishak Cae. Ishak mengungkapkan jika ada kesepakatan bersama untuk melakukan pengawalan kepada TAPD pemkot terkait DAK dan DAU dikementerian pusat, harus dilakukan rapat internal antar anggota banggar.
Namun hal itu diharapkan bisa mendongkrak kinerja legislator kedepanya dalam pembahasan rencana kerja anggaran (RKA). Agar sepulangnya nanti sebut Ishak tidak terjadi lagi silang pendapat terkait DAK dan DAU.
(mdi/palu ekspres)
