PALU EKSPRES, PALU – Peran DPRD Provinsi Sulawesi Tengah mendapat penilaian rapor merah berdasarkan perkembangan variable Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Sulawesi Tengah tahun 2017. Dengan demikian, peran legislator di Provinsi Sulteng terkait penilaian IDI relatif tak beranjak sejak 2016 silam, di mana pada tahun itu juga mendapat penilaian rapor merah. Hal itu terungkap dalam laporan BPS Provinsi Sulteng yang disampaikan oleh Kepala BPS Sulteng, Faisal Anwar, Rabu(15/8/2017) di kantor BPS Sulteng.
Peran DPRD di Sulteng mendapat katagori buruk, kata Faisal, terlihat pada variabel peran DPRD pada 2017 yang mendapat poin 59,78 di skala 0-100. Walau di satu sisi, poin variabel peran DPRD mengalami kenaikan dibandingkan capaian tahun 2016 sebelumnya, yakni 46,76 poin atau naik 13,02 poin, namun masih berada di katagori buruk.
Secara umum, variabel peran DPRD di Provinsi Sulteng mengalami grafik perbaikan jika membandingkannya sejak 2015 silam, di mana pada 2015 mendapat penilaian 41,59 poin. Selanjutnya pada 2016 adalah 46,76 poin lalu di tahun 2017 sebesar 59,78 poin. Artinya, selalu ada perbaikan pada variabel peran DPRD di daerah ini.
“Katagori buruk berada di angka 60 ke bawah, katagori sedang 60-80 sedangkan katagori baik di atas angka 80,” kata Kepala BPS Sulteng Faisal Anwar didampingi Kepala Bidang Statistik Sosial, Moh. Wahyu Yulianto, SSi, SST, MSi.
Kegiatan tersebut dihadiri Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Sulteng dan perwakilan Bappeda Provinsi Sulteng. Faisal melanjutkan, indikator pendukung peran DPRD yang masuk zona buruk tersebut, di antaranya akibat Perda yang merupakan inisiatif DPRD selama 2017 hanya 18,18 poin. Zona buruk tersebut merupakan kelanjutan capaian tahun 2016 di angka 0.00 serta tahun 2015 di angka 10,00.
Indikator pendukung lainnya adalah rekomendasi DPRD ke Eksekutif pada 2016 di angka 3,57. Capaian ini tidak beranjak dari angka pada tahun 2016 dan 2015, yakni masing-masing di angka 3,57 poin. Selain itu, peran Birokrasi Pemerintah Daerah dalam perkembangan Indeks Demokrasi Indonesia di Provinsi Sulteng pada 2017, juga mendapat penilaian katagori buruk, yakni 43,01 poin. Pada tahun sebelumnya, juga mendapat penilian katagori buruk, yakni 40,60 tetapi ada perbaikan sebesar 2,41 poin.
Hal menarik, pada 2015 masih masuk zona sedang, yakni 61,11 namun terjadi penurunan sebesar 20,51 poin pada 2016. Kepala Bidang Statistik Sosial BPS Sulteng, Moh. Wahyu Yulianto, mengatakan, penyebab penurunan peran Birokrasi Daerah Provinsi Sulteng, salah satunya karena indikator penyediaan informasi APBD oleh pemerintah daerah pada 2017 mendapat penilaian 8,33 poin, stagnan dibanding tahun 2016. Namun dari 2015 ke 2016, terjadi penurunan drastis sebesar 41,67 poin.
“Salah satu penilaian kami (BPS) untuk penyediaan informasi APBD oleh pemerintah daerah adalah karena website Provinsi lambat di-update, batas waktunya yakni per 31 Desember 2017, sedangkan provinsi mengupdate-nya setelah tanggal tersebut,” ungkapnya.
Namun secara umum, lanjut Wahyu, Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Sulawesi Tengah tahun 2017 mencapai 69,79 dalam skala indeks 0 sampai 100. Angka ini mengalami penurunan dibandingkan dengan IDI Sulteng 2016 yang capaiannya sebesar 72,20 atau terjadi penurunan 2,41 poin.
IDI Sulteng sempat menyentuh angka 76,67 pada 2015 silam, lalu terjadi penurunan di tahun-tahun berikutnya. Meskipun sedikit mengalami penurunan dua tahun terakhir ini, tingkat demokrasi di Provinsi Sulteng masih termasuk dalam kategori “sedang”.
“Berada di bawah capaian IDI Nasional sebesar 72,11 dan target RPJMN 2015-2019 sebesar 75,00,” ujar Wahyu. Ditambahkannya, capaian IDI Sulawesi Tengah dari tahun 2009 hingga 2017 mengalami fluktuasi. Pada awal mula dihitung tahun 2009, capaian IDI Sulawesi Tengah hanya sebesar 66,02. Angka ini terus mengalami perubahan hingga mencapai momen tertingginya pada tahun 2015 sebesar 76,67; walaupun pada akhirnya kembali turun menjadi 69,79 di tahun 2016.
Fluktuasi angka IDI Sulawesi Tengah adalah cerminan situasi dinamika demokrasi di Sulawesi Tengah. “IDI sebagai sebuah alat ukur perkembangan demokrasi yang khas Indonesia memang dirancang untuk sensitif terhadap naik-turunnya kondisi demokrasi. IDI disusun secara cermat berdasarkan kejadian (evidence-based) sehingga potret yang dihasilkan merupakan refleksi realitas yang terjadi,” paparnya.
(fit/palu ekspres)
