PALU EKSPRES, PALU – Rencana pembagunan Kantor Dinas Pariwisata Kota Palu kembali ditolak Komisi C DPRD Palu. Sebelumnya usulan anggaran pembangunan kantor itu juga ditolak masuk dalam APBD tahun 2018.
Anggota Komisi C DPRD Palu, Armin menyebut, usulan anggaran pembangunan kantor itu kembali diajukan dalam rencana kegiatan anggaran (RKA) untuk APBD perubahan 2018 pada dinas pekerjaan umum. Bahkan kata dia, Badan Anggaran (Banggar) DPRD Palu sudah menghilangkan usulan itu dalam APBD 2018. “Sewaktu dalam pembahasan APBD, kami komisi C sudah merekomendasikan untuk penundaan pembangunan. Tapi kenapa dalam RKA perubahan usulan itu muncul lagi,”kata Armin, Kamis 23 Agustus 2018.
Menurut dia, alasan penolakan komisi C berkaitan dengan status hukum lahan bangunan kantor itu yang bersengketa dengan ahli waris. Bahkan sejauh ini, informasi yang ia terima, lahan tersebut ditetapkan sebagai milik ahli waris. “Rekomendasi kami tidak digubris. Padahal itu sudah hilang dalam Banggar sebelumnya,”jelas Armin. Dalam RKA perubahan, anggaran pembangunan kantor dinas pariwisata diajukan sebesar Rp 7 miliar. Lima miliar rupiah diantaranya bersumber dari dana investasi daerah.
“Kami tidak tahu apa motivasi dibalik usulan itu meski telah ada rekomendasi penolakan dari dewan,”jelasnya.
Namun dia berharap, usulan RKA dinas pekerjaan umum tersebut mendapat tanggapan lebih jauh dalam rapat Banggar dewan. Yang diagendakan pada Senin 27 Agustus 2018 pekan depan.
“Kami Komisi C sepakat menolak. Tapi kita lihat perkembangannya nanti dalam rapat Banggar,”pungkasnya.
(mdi/palu ekspres).
