PALU EKSPRES, PALU – Sejumlah Fraksi DPRD Palu kembali mempermasalahkan penggantian Rosida Thalib dalam jabatan Sekretaris Dewan (Sekwan). Permasalahan itu mengemuka dalam sidang paripurna penjelasan Wali Kota Palu atas rancangan peraturan daerah (Ranperda) APBD perubahan, Selasa 4 September 2018. Hamsir dari Fraksi Hanura yang memulai. Hamsir menilai penggantian Sekwan melanggar undang-undang yang berlaku. Karena sama sekali tak ada persetujuan dari Fraksi Hanura soal itu. Atas penggantian itu, Hamsir mendesak Badan Kehormatan (BK) untuk memeriksa Ketua DPRD Palu, Ishak Cae. Hamsir menuding bahwa penggantian itu sudah disetujui pimpinan dewan namun tidak meminta persetujuan fraksi.
“Tolong BK periksa ketua DPR. BK harus bekerja. Ini melanggar peraturan perundang undangan. Ketua DPR RI Setya Novanto saja diperiksa. Masa ketua DPRD Palu tidak,”desak Hamsir. Dia menyebut, penggantian Sekwan jelas diatur dalam Undang-undang (UU) nomor 23 tahun 2014 tentang ASN. Bahwa pejabat Sekwan memang benar diangkat dan diberhentikan bupati atau wali kota namun harus ada persetujuan DPRD. Sementara dalam Peraturan Pemerintah (PP) nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah menegaskan bahwa, pejabat Sekwan diangkat dan diberhentikan dengan keputusan wali kota atas persetujuan pimpinan DPRD setelah berkonsultasi dengan pimpinan fraksi. “Jadi ini jelas melanggar undang undang. Bukan soal siapa pejabat yang ditunjuk. Tapi ini tentang kehormatan DPRD yang juga diatur dalam Undang Undang,”tekan Hamsir.
Ketua Fraksi PDIP, Sophian R Aswin juga mengaku tidak ada konsultasi pimpinan atas penggantian Sekwan. Diapun mendukung BK untuk memeriksa Ketua DPRD. Pasalnya kata Sophian, pihaknya juga telah berkonsultasi dengan Wakil Wali Kota Palu, Sigit Purnomo Said. Wakil Wali Kota menurut dia mengakui bahwa Pemkot Palu mendapat persetujuan pimpinan DPRD. “Pak wakil mengaku sudah ada kesepakatan dengan pimpinan DPRD,”beber Sophian. Desakan untuk menggiring ketua DPRD menjalani pemeriksaan BK juga datang dari Fraksi PKB. Alimudin H Alibau mendukung sepenuhnya upaya pemeriksaan itu. “Penggantian Sekwan ini tidak benar. Melanggar undang undang. Kami juga tidak dikonsultasikan. Dengan begitu, Fraksi PKB akan melaporkan ketua pada badan kehormatan,”tegas Alimudin. Ishak Cae yang memimpin langsung jalannya sidang awalnya meminta hal ini untuk dibahas secara khusus diluar sidang. Karena menurut dia, agenda sidang telah disepakati hanya mendengarkan penjelasan wali kota. “Saya kira ini kita bahas khusus diluar sidang,” kata Ishak. Namun setelah mendapat desakan demi desakan, Ishak Cae akhirnya mempersilahkan upaya tersebut dilanjutkan ke tingkat BK. “Kalau memang ada keterlibatan saya silahkan dibuktikan. Apakah benar pernyataan wakil alai kota soal persetujuan itu,”kata Ishak.
Mengenai penggantian Sekwan, Ishak mengaku sepenuhnya adalah kewenangan Wali Kota Palu. Akan tetapi kata dia, jika ini menjadi masalah, maka Pemkot perlu melakukan kembali kajian kajian. “Kebetulan disini hadir sekretaris kota. Kota serahkan ke Sekkot untuk dikaji,”jelasnya. Sidang paripurna masih berlangusng hingga pukul 15.30WITA. Ketua BK Rusman Ramli, dikonfirmasi kemudian, mengaku akan menindaklanjuti desakan tersebut. “Kami akan segera melaksanakan rapat internal badan kehormatan,”jawabnya (mdi/palu ekspres)
Tiga Fraksi DPRD Desak BK Periksa Ketua Dekot Ishak Cae
