PALU EKSPRES, PALU- Dewan kota (Dekot) Palu berinisiatif merancang sebuah peraturan daerah tentang pemberdayaan dan perlindungan tenaga kerja lokal (TKL). Regulasi ini untuk memberi penguatan bagi TKL Kota Palu. Tujuannya agar TKL menjadi prioritas dalam serapan dunia kerja di Kota Palu. Ketua Dekot Palu, Ishak Cae, menyatakan motivasi dibalik inisiatif itu adalah untuk memberdayakan TKL lingkup Kota Palu dalam kegiatan usaha dan dunia kerja. Menurut dia, sejauh ini regulasi setingkat peraturan daerah belum ada yang khusus memberi tekanan bagi kegiatan usaha untuk memprioritaskan TKL.
“Supaya ke depan tenaga kerja lokal kita tidak menjadi penonton di daerahnya sendiri,”kata Ishak Cae, Jumat 14 September 2018. Berbicara soal tenaga kerja, Ishak menyebut akan sangat berkaitan erat dengan kualitas sumber daya manusia. Karenanya dalam rancangan itu, diupayakan juga akan mendorong penguatan kapasitas TKL melalui pelatihan pelatihan maupun pembinaan.
Dia menyatakan pengaturan tentang tenaga kerja memang sedikit rumit. Karena itu pihaknya membutuhkan saran dan masukan untuk menyempurnakan draft Ranperda tersebut.
“Harus banyak pihak yang terlibat dalam penyusunannya. Termasuk ahli ahli tentang ketenagakerjaan,”tandasnya. Sebagai langkah awal, Dekot melakukan konsultasi publik atas rancangan regulasi itu, Jumat 14 September 2018 di kantor Wali Kota Palu. Dekot melibatkan seorang akademisi, yakni Idham Khalik dalam penyusunannya. Konsultasi publik dihadiri ketua dan anggota dari beberapa asosiasi dan forum pekerja di Kota Palu. Serta beberpa kepala OPD terkait.
Salahsatu masukan datang dari Inspektur Inspektorat Kota Palu, Didi Bakran. Didi menyarankan agar Dekot harus lebih banyak melibatkan ahli dalam penyusunan draft. Agar nantinya Perda yang akan dilahirkan nanti benar benar dapat mengatur tatanan ketenagakerjaan. “Supaya Perda itu tidak mubazzir,”tekan Didi.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga Kota Palu, Sumardi menyarankan agar tim penyusun segera berkonsultasi dengan dinas ketenagakerjaan provinsi. Karena menurut Sumardi, kewenangan pengawasan tenaga kerja saat ini sudah menjadi kewenangan tingkat provinsi. Konsultasi publik atas draft Ranperda itu rencananya akan kembali digelar Kamis 20 September 2018 mendatang.
(mdi/palu ekspres)
