PALU EKSPRES, PALU – Pengelolaan program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga (KKBPK) di Sulawesi Tengah tahun ini telah menunjukkan hasil yang memuaskan. Pengelolaan program KKBPK di Sulawesi Tengah setidaknya telah keluar dari zona merah. Karena telah berhasil menurunkan angka kelahiran total (TFR) dari 3,2 anak pada survei demografi kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2012 menjadi 2,7 anak per wanita usia subur pada tahun 2017.
Artinya seorang ibu hanya melahirkan rata-rata dua sampai 3 anak dalam masa reproduksinya selama lima tahun belakangan. Selain itu, Suksesi Tengah juga berhasil meningkatkan pemakaian kontrasepsi (CPR) dari 52,5persen pada SDKI 2012 menjadi 59,3persen pada tahun 2017. Demikian Kepala Bidang Pengendalian Penduduk BKKBN Sulawesi Tengah, Ruwayah dalam sambutan peringatan hari keluarga nasional (Harganas) ke XXV tingkat Kota Palu dan pencanangan Kampung KB Toda Raya Kelurahan Lolu Selatan Kecamatan Palu Timur, Kamis 13 September 2018 di Kelurahan Lolu Selatan. Namun kata Ruwayah,
mewakili Kepala Perwakilan BKKBN Sulteng, capaian itu tidak harus membuat semua pihak berpuasa diri. Sebab masih banyak tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan program KKBPK dimasa mendatang. Misalnya menurunkan angka kematian ibu, menurunkan pernikahan dini, memeratakan keikutsertaan berkeluarga berencana. Menyediakan pelayanan KB terjangkau hingga pelosok dan melakukan komunikasi, informasi dan edukasi (KEI) untuk membentuk keluarga ideal. Selain menyukseskan program kampung KB.
Sedangkan kendala yang dihadapi dalam program KKBPK yang cukup berarti kata dia adalah menggalakkan KB bagi kalangan pria. Menurut dia, sejauh ini persentase penggunaan kontrasepsi KB pria masih sangat rendah. “Disisi lain kendala yang sering kita temukan adanya berbagai permasalahan sosial. Terutama kemiskinan dan kelaparan akibat krisis ekonomi global yang juga dirasakan di Indonesia,”sebut Ruwayah.
Kondisi demikian jelas dia tidak terlepas dari akar permasalahan kependudukan. Yang jika tidak ditangani serius, akan semakin menyulitkan kehidupan keluarga. Yang pada akhirnya nanti, akan mempengaruhi ketahanan bangsa.
“Karena itu program KB harus kita garap dengan serius agar tidak terjadi ledakan penduduk dimasa mendatang,”ujarnya. Hal itu lanjut Ruwayah menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah daerah, provinsi dan pemerintah pusat. “Pemeritah harus menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan,pendidikan, perumahan dan lapangan kerja,”demikian Ruwayah.
(mdi/palu ekspres).
