Rum Berharap Huntap Disertai Dengan Sertifikat Hak Milik
PALU EKSPRES, PALU – Ribuan orang disebut sebut kehilangan pekerjaan paska gempa, tsunami dan likuifaksi di Kota Palu.
Meski belum ada data resmi mengenai laporan tersebut, namun Anggota DPRD Palu, Ridwan Alimuda menyarankan Pemkot Palu segera memikirkan strategi untuk menyediakan lapangan pekerjaan.
Ridwan Ali muda. Foto: HAMDI ANWAR /PE
Untuk sementara ini, salahsatu yang bisa dilakukan adalah pemberdayaan masyarakat. Menurut dia, Pemkot memiliki program padat karya. Masyarakat yang kehilangan pekerjaan bisa diberdayakan dalam program itu.
“Berdayakan ke padat karya. Tambah jumlah penerima manfaatnya. Lalu naikkan insentifnya,”usul Ridwan, Selasa 6 November 2018.
Bahkan jika perlu kata Ridwan, APBD tahun 2019 sebaiknya diarahkan untuk pemberdayaan. Mengingat banyaknya jumlah orang yang kehilangan pekerjaan itu.
“Maksudnya kita bisa kurangi pembiayaan yang belum terlalu penting. Untuk tangani pengangguran nanti,”ujarnya.
Hal ini mengingat pula, hingga saat ini kondisi perkotaan terlihat masih porak poranda. Kebersihan kota kurang terkawal. Sampah berserakan dimana-mana. Ditambah lagi masyarakat sepertinya sudah acuh tak acuh soal kebersihan itu.
“Karena orang sudah buang sampah sembarangan. Seolah sudah tidak perduli aturan,” jelasnya.
Selain pemberdayaan ke padat karya, Pemkot menurut Ridwan, juga bisa memberdayakan masyarakat terdampak untuk menjadi buruh angkut sampah. Sehingga persoalan sampah dan kebersihan kota bisa teratasi perlahan.
“Paling tidak hal ini dilakukan sampai daerah kita ini betul betul pulih. Setelah itu mungkin baru kita pikirkan bagaimana penanganan pengangguran ini secara komprehensif,”saran Ridwan.
Bersamaan dengan itu, pihaknya lanjut Ridwan juga meminta organisasi perangkat daerah (OPD) terkait segera mungkin mendata korban yang kehilangan pekerjaan itu. Diluar pendataan untuk kepentingan lain.
“Misalnya berapa nelayan kita yang kehilangan alat melaut. Karyawan pada dunia usaha. Serta pelaku-pelaku UKM di pesisir teluk. Mereka semua terdampak sampai kehilangan mata pencaharian,”sebutnya.
Sementara itu, Anggota DPRD Palu lainnya, M Rum berharap Pemkot terus mengawal upaya percepatan relokasi pengungsi ke hunian tetap (Huntap). Yang menurut informasi kata Rum, pemerintah pusat sudah memberi sinyal untuk pembebasan lahan eks hak guna bangunan (HGB) di seputar Kelurahan Tondo dan Talise.
“Kami juga akan terus mengawalnya,”kata Rum
Kemudian Rum juga berharap, lahan lahan yang ditempati sebagai Huntap, nantinya bisa menjadi hak milik masyarakat terdampak kehilangan rumah.
“Harusnya memang menjadi hak milik masyarakat dengan sertifikat. Inipun akan kita kawal,” pungkasnya.
(mdi/Palu ekspres ).
