PALU EKSPRES, JAKARTA– Calon Presiden (Capres) nomor urut 02, Prabowo Subianto memuji kinerja rasio pajak era Presiden ke-2 Indonesia, Soeharto. Menurutnya, pada masa itu capaian rasio pajak Indonesia sangat menggembirakan lantaran mencapai 16 persen.
“Di era Soeharto yang otoriter katanya, tapi (capaian) tax ratio-nya
selalu di atas 14 persen,” ujarnya dalam Indonesia Economic Forum di
Shangri-La Hotel, Jakarta, Rabu (21/11/2018).
Ketua Umum Partai Gerindra itu juga membandingkan kinerja rasio pajak
era Presiden Jokowi dengan era Soeharto. Menurutnya, data Bank Dunia
menunjukkan jika capaian rasio pajak Indonesia pada 2016 hanya
sebesar 10,3 persen. Angka itu lebih rendah dibanding era Soeharto
yang bisa mencapai sekitar 16 persen.
Bahkan dari segi peringkat, Indonesia hanya nangkring di posisi 112
(per tahun 2016) dari 124 negara dengan capaian rasio pajak terbaik.
Indonesia kalah dengan negara tetangga seperti Filipina (88),
Singapura (87), Malaysia (86), Thailand (66).
Prabowo juga menyebut Indonesia kalah dengan negara seperti Zambia
yang capaian rasio pajaknya mencapai 18 persen. “Zambia juga tax
rationya jauh lebih baik dari kita dan mungkin kita perlu belajar
dari Zambia. Banyak negara yang performanya lebih baik dari kita,”
ungkapnya.
Indonesia, kata Prabowo, punya potensi rasio pajak hingga 18-20
persen. Sayang, dalam beberapa tahun terakhir potensi itu tidak
tercapai dan malah cenderung stagnan di angka 10 persen.
Ia bahkan menyebut Indonesia bisa kehilangan potensi penerimaan pajak
sebesar USD 60 miliar jika rasio pajak tidak bisa melebihi capaian
era Soeharto.
“Kalau kita tidak bisa mencapai performa pajak melampaui soeharti 16
persen ini 6 persen dari GDP kita kehilangan USD 60 miliar karena
inefisien birokrasi, dan attitude yang kurang (baik) dalam mengelola
ekonomi. Pemerintah tidak mampu mengelola tax ratio. Indonesia
sebenarnya bisa capai 18-20 persen menurut expert World bank sesuai
diskusi yang pernah kita lakukan,” pungkasnya.
(hap/JPC)
