PALU EKSPRES, PALU– Keberpihakan media massa atau media partisan dalam berdemokrasi dikawatirkan mengancam jalannya Pemilu tahun 2019. Media yang sedianya menjadi penentu baik buruknya demokrasi ,kini mulai terlihat nyata tidak lagi netral dan cenderung berpihak.
Kekawatiran ini diutarakan pengamat politik Universitas Tadulako (Untad) Palu, Irwan Waris dalam sosialisasi Peraturan Badan Pengawas Pemilu (Perbawaslu) tentang kampanye Pemilihan Umum tahun 2019, Jumat 7 Desember 2018 di salahsatu hotel di Palu.
Keberpihakan media menurut Irwan Waris umumnya terjadi pada kalangan media televisi nasional.
“Kita harus sadar, media itu adalah penentu Pemilu yang baik. Tapi kini sangat terasa partisan,”sebut Irwan Waris.
Situasi demikian jelas Irwan juga perlu mendapat perhatian Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Dia mengaku, untuk memilah mana media partisan, memang cendrung sulit dilakukan. Namun Bawaslu setidaknya perlu mengeluarkan peringatan terhadap masalah ini.
“Bawaslu tidak boleh diam. Karena media perlu diingat tidak boleh partisan,”tekannya.
Irwan berhemat, untuk masalah demikian, Bawaslu jangan hanya terpaku pada aturan yang sifatnya tekstual. Tetapi perlu menganalisa dan menginterpretasi aturan-aturan yang ada.
“Kalau hanya tekstual, ini bagaimana ya? Setidaknya bagaimana mengedepankan pencegahan,”ujarnya.
Selain soal media partisan, Irwan juga mengangkat masalah bahaya politik uang, netralitas PNS. Serta bahaya politik identitas (Sara). Politik uang menurut dia ibaratnya hantu. Meski tak pernah kelihatan tapi prakteknya sering terjadi. Celakanya lagi kata Irwan, politik uang sulit dibuktikan.
“Masyarakat ternyata tau dan memahami praktik politik uang ini. Kita sering lihat tapi tak ada satupun yang diseret ke ranah hukum,”sebutnya.
Pelanggaran Pemilu berupa politik uang juga tak jauh berbeda dengan netralitas PNS. Juga seperi hantu yang selalu terjadi tapi sulit dibuktikan.
“Dan ini perlu menjadi fokus perhatian Bawaslu untuk pencegahannya,”kata Irwan.
Politik identitas lanjut dia tak kalah berbahayanya. Yang saat ini sudah sangat luar biasa. Politik identitas, dalam masa awal sejarah Indoensia, politik identitas ini terjadi hingga masa demokrasi terpimpin.
“Orang lupakan negara kita dasarnya Pancasila. Hendak diferensiasi negara yang berdasar agama. Ini berpotensi memecah belah,”demikian Irwan Waris.
Ketua Bawaslu Sulteng Ruslan Husen, dalam sambutannya membuka diskusi, Bawaslu pada prinsipnya mengutamakan pencegahan. Jika pencegahan itu tidak efektif dan tetap terjadi, maka Bawaslu akan mengambil langkah penindakan.
“Terhadap proses penindakan, Bawaslu akan mengkalrifikasi setiap dugaan pelanggaran menjadi pidana Pemilu atau pelanggaran administrasi,”kata Ruslan.
Mengenai netralitas PNS, Ruslan menjelaskan, aturan ini berlaku untuk semua status. PNS hingga tenaga honorer maupun kontrak.
“Seluruhnya harus netral. Soal netralitas PNS ini masuk tindak pidana Pemilu. Termasuk pelanggaran adiministrasi,”demikian Ruslan.
Kegiatan sosilasi Perbawaslu tentang kampanye Pemilu 2019 dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Peserta yang hadir diantaranya partai politik peserta Pemilu 2019, jajaran Bawaslu serta media massa.
(mdi/palu ekspres).
