Demikian halnya jika warga menolak menempati Huntara yang akan disediakan nanti. Iskandar menyebut, itu akan disampaikan dengan catatan seluruh warga menandatangani penolakan itu.
“Akan tetapi ini juga bisa menimbulkan masalah. Sebab terapat ratusan warga Balaroa lainnya yang ingin tetap direlokasi ke Huntara,”jelas Iskandar.
Sedangkan untuk Huntap, Iskandar menjelaskan bahwa lokasi yang berdekatan dengan Kelurahan Balaroa pada dasarnya sudah tersedia. Yakni, diatas lahan sport center. Lahan ini dibawah kewenangan Pemkot Palu. Hanya saja, luasan lahan itu dipastikan tidak mencukupi untuk menampung seluruh pengungsi Balaroa.
“Ada ribuan ribuan pengungsi yang terdata dari Balaroa. Tapi kapasitas lahan sport center hanya mampu menampung sekitar 200 kepala keluarga,”jelasnya.
Iskandar menjelaskan, Wali Kota Palu telah berupaya mempercepat pembangunan Huntap. Sejauh ini sebutnya sudah ada donatur yang memberikan bantuan Huntap tersebut. Tahun ini juga menurut dia, sarana infrastruktur pendukung lokasi Huntap sudah mulai dikerjakan. Namun lokasi pembangunan Huntap itu umumnya berada diluar dari lokasi yang diinginkan forum.
“Ini diluar dari Huntap yang disediakan pemerintah pusat. Sudah ada sekitar tiga ribu unit,”pungkasnya.
Unjuk rasa forum warga korban likuifaksi Balaroa ini mulai dilakukan di DPRD Kota Palu. Dari situ massa bergerak menuju arah kantor wali kota. Tiga anggota DPRD Palu ikut dalam unjuk rasa itu. Yakni Wakil Ketua, Erdandi, Alimudin H Alibau dan Bei Arifin.
(mdi/palu ekspres)
