PALU EKSPRES, PALU – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palu angkat bicara terkait insiden keracunan makanan yang menimpa penyintas di Kelurahan Tipo dan Kabonena Palu.
Anggota DPRD Palu, Iqbal Andi Magga menyorot Pemkot Palu karena peristiwa itu. Menurut dia Pemkot lemah dalam hal pengawasan distribusi logistik dari pihak luar. Pengawasan kata dia adalah bentuk perlindungan pemerintah terhadap penyintas.
“Lemahnya pengawasan untuk perlindungan pengungsi seperti ini tidak lepas dari buruknya penanganan pengungsi oleh Pemkot Palu,”kata Iqbal kepada wartawan, Senin 21 Januari 2019.
Diapun menyorot kinerja satuan tugas penanganan pengungsi yang dibentuk Pemkot Palu. Yang hingga hari ini dia nilai tidak bekerja.
“Satgas yang dibentuk Pemkot Palu sampai hari ini juga kita tidak tahu kinerjanya apa? yang diumumkan hanya honornya saja, kinerjanya tidak,” sebutnya.
Iqbal menyebutkan, konsentrasi pengungsian tersebar hampir di semua kelurahan terdampak langsung atau sekitar 16 kelurahan. Dan sejauh ini hematnya, pengungsi merasa bingung dengan ketiadaan pemerintah ditengah tengah mereka. Situasi itu akhirnya membuat masyarakat sembarangan dalam menerima bantuan makanan.
“Tanpa melihat apakah bantuan itu kedaluarsa atau tidak, bergizi atau tidak, bagi warga di pengungsian yang penting bisa digunakan untuk bertahan hidup,” paparnya.
Diapun mengaku tidak memahami secara pasti pola penanganan pengungsi yang dilakukan Pemkot Palu. Contohnya mengenai pendataan.
“Padahal aparat yang turun mendata sepertinya jumlahnya lebih banyak dari yang mau didata tapi anehnya, datanya kalau dikonfirmasi selalu jawabannya sedang dilakukan pendataan,” ujarnya.
Pendataan yang terlihat simpang siur adalah pendataan kerusakan rumah warga. Belum tuntas menurutnya tentang pendataan warga yang sampai saat ini masih berada di luar Kota Palu untuk kepentingan pengobatan.
“Kita tidak tau berapa sesungguhnya warga yang eksodus keluar daerah,” serang Iqbal.
(mdi/palu ekspres)
