TIM PENDAMPING – Tim Pendamping meminta insentif honorer yang membebani APBD ditinjau kembali. (TEMU)
Walikota Diminta Moratorium Tenaga Honorer
PALU, PE – Satu persatu persoalan terkait pembiayaan APBD Kota Palu satu-persatu mulai mencuat.
Salahtunya pembiayaan yang mulai disorot Tim Pendamping (TP) adalah belanja untuk pembayaran tenaga honorer.
Persoalan ini mencuat dalam rapat asistensi TP bersama Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Palu, Kamis 13 Oktober kemarin. Anggota TP Walikota Adha Nadjemuddin mengatakan, dana yang terserap untuk belanja pembayaran gaji honorer cukup membebani APBD. Sementara indikator efektif tidaknya kinerja tenaga honorer pada satu urusan instansi belum diketahui secara pasti.
”Harus ada kejelasan untuk persoalan tugas honorer ini. Sebenarnya tidak masalah, asalkan uraian tugas honorer ini jelas dan memang dibutuhkan untuk suatu urusan instansi,” kata Ketua GP Anshor Sulteng ini kepada wartawan usai pertemuan tersebut. Dia menggambarkan, jika seorang tenaga honorer digaji Rp500 ribu per bulan dengan asumsi dua ribu tenaga honorer kemudian dikali 12 bulan, maka dalam setahun APBD Kota Palu terkuras sekitar Rp12 miliar.
”Ini baru asumsi jika jumlah honorer sebanyak 2.000 orang berdasarkan data dari BKD. Tapi jumlah itukan mesti diklarifikasi lagi apakah benar demikian, bisa jadi jumlahnya lebih dari itu dan pembayaran honor masing-masing SKPD pasti ada yang lebih dari Rp500 ribu,” kata Adha, kepada wartawan usai pertemuan tersebut. Berangkat dari hal itu, pihaknya kata Adha akan meminta Walikota Palu untuk memoratorium penerimaan tenaga honorer di SKPD lingkup Pemkot Palu. Mewakili TP, Adha juga mendesak Walikota untuk mengevaluasi hal-hal terkait uraian tugas tenaga honorer tersebut.
”Intinya harus dievaluasi, jika memang ada honorer yang malas bekerja, atau keberadaannya disatu instansi tidak dibutuhkan, ya lebih baik diberhentikan. Sebaiknya memaksimalkan tugas dan pembayaran gaji honorer yang bekerja aktif dalam membantu urusan instansi,” katanya.
Hal – hal yang perlu dievaluasi saran Adha, yakni soal absensi kehadiran honorer, uraian tugas serta kebutuhan instansi akan tenaga honorer tersebut. Pihaknya justru merasa khawatir, keberadaan tenaga honorer hanya akan membuat aparatur sipil negara (ASN) menjadi malas. “Ini fakta yang mulai terlihat, salahsatu efeknya juga bisa membuat ASN menjadi malas. Terkadang tugas yang menjadi uraian tugasnya dilimpahkan pada honorer,” jelasnya.
Selain soal pembayaran honorer, Adha juga menyorot belanja alat tulis kantor (ATK) biaya foto copi dokumen disejumlah SKPD. Menurutnya, mayoritas usulan pengadaan ATK SKPD tidak rasional. Satu jenis pengadaan ATK yang dijadikan modus adalah pengadaan bolpoint. “Umumnya kami temukan, untuk pengadaan bolpoint dalam satu triwulan saja sampai tiga atau lima jutaan. Inikan tidak rasional,” demikian Adha.(mdi
