PALU EKSPRES, JAKARTA– International Monetary Fund (IMF) memberikan saran kepada semua negara di dunia untuk mengurangi utangnya. Hal itu dilakukan sebagai langkah antisipasi dalam pemangkasan pertumbuhan ekonomi dunia.
Menanggapi hal itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani menilai pernyataan itu tidak cocok untuk Indonesia. Alasannya, rasio utang Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) masih dalam batas aman.
“Tidak relevan statement itu jika untuk Indonesia,” ujarnya dalam Forum A1 di Tjikini Lima, Jakarta, Selasa (22/1/2019).
Bank Indonesia (BI) mencatat utang luar negeri (ULN) Indonesia pada November 2018 sebesar USD 372,9 miliar atau setara Rp 5.257 triliun (kurs Rp 14.100). Utang itu terdiri dari utang pemerintah dan bank sentral sebesar 183,5 miliar dolar AS, serta utang swasta termasuk BUMN sebesar USD 189,3 miliar.
“Kalau lihat negara lain yang debt to GDP rasionya diatas 60 persen tapi defisit bisa 2 persen seperti yang kemarin jadi sorotan Italia. Italia debt to GDP rasio di atas 100 persen tapi ingin defisit di atas 2,4 persen, dan untuk negara-negara itu statement IMF jadi berlaku,” tambahnya.
Sri Mulyani menilai pernyataan IMF ditunjukkan untuk negara-negara yang tidak mampu menjaga defisit fiskalnya. Bagi Indonesia, dia menegaskan hal tersebut tidak relevan.
“Negara seperti ini harus jaga keseimbangan fiskalnya dengan kurangi defisit, oleh karena itu kurangi utang. Bagaimana kurangi defisit dan utang yang buat growth melemah,” pungkasnya.
(han/jpc)
