PALU EKSPRES, PALU – Data tahap I kondisi bangunan akibat bencana yang diterbitkan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Palu ternyata belum mengakomodir seluruh warga yang rumahnya rusak.
Hal itu terbukti saat ratusan warga mulai menyerbu Kantor Bappeda Palu untuk melaporkan kondisi rumahnya, sejak Rabu 6 Februari hingga Jumat 8 Februari 2019. Umumnya warga mengaku sudah melaporkan kondisi rumah kepada Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Pemerintah kelurahan. Namun nama mereka tidak tercatat setelah memeriksa situs Bappeda Palu.
Herlin, warga Kelurahan Duyu Kecamatan Tatanga salahsatunya. Jumat kemarin Herlin terpaksa harus mendatangi Kantor Bappeda Palu untuk mendaftarkan rumahnya. Dia mengaku tidak menemukan namanya dalam data kondisi bangunan akibat bencana yang dirilis Bappeda melalui website Bappeda.palukota.go.id.
“Padahal kita sebelumnya sudah melapor kepada ketua RT. Karena mereka yang mendata saat itu,”ujar Herlin.
Begitu pula dengan Masnia, warga Kelurahan Layana Kecamatan Palu Utara. Masnia datang untuk memastikan langsung ke Bappeda, apakah rumahnya sudah terdata atau belum.
“Saya mau pastikan saja. Karena kami agak sulit membuka website itu. Alhamdulilah ternyata nama saya ada,”tuturnya.
Pantauan Palu Ekspres, Bappeda, menyiapkan satu ruangan khusus untuk pendaftaran ulang ini. Meja pelayanan daftar dipisahkan per kecamatan. Sehingga warga yang ingin mendaftar langsung diarahkan sesuai alamat.
Warga yang datang umumnya juga melengkapi persyaratan berupa kartu keluarga dan KTP. Selain mencari informasi mengenai kemungkinan adanya ketambahan syarat lain sebagai penerima stimulan bantuan perbaikan rumah.
Kepala Bappeda Palu, Arfan menyebutkan, Pemkot memang sengaja membuka kembali pendaftaran tersebut. Mengingat banyaknya keluhan warga yang mengaku belum terdata.
Nama nama warga yang baru saja mendaftarkan diri jelas Arfan akan dimasukkan dalam data kondisi bangunan akibat bencana tahap II.
“Data tahap dua itu akan diajukan lagi kepada pemerintah pusat,”jelasnya.
Pendaftaran ulang menurut Arfan, juga diberlakukan bagi warga yang belum melaporkan anggota keluarganya yang meninggal akibat bencana. Sebagai basis data penerima dana santunan duka dari Kementerian Sosial.
Untuk kondisi bangunan dan korban jiwa jelasnya, memang baru dirilis dalam data tahap I. Sedangkan untuk jumlah pengungsi sudah sampai tahap dua.
“Jumlah pengungsi ini juga akan ada data tahap III. Karena banyak warga yang baru datang dari luar daerah,”sebutnya.
Arfan berharap masyarakat bisa mengunakan kesempatan pendafataran ulang untuk melapor. Sebab kata dia, penyaluran dana stimulan dan santunan bisa diupayakan terealisasi dalam waktu tidak terlalu lama.
Kendati begitu, Arfan tidak dapat memastikan waktu memgenai dana itu tersalur ke masyarakat.
“Kita persiapkan dulu syarat syarat sesuai arahan pemerintah pusat,”pungkasnya.
Sesuai data dampak bencana dalam website Bappeda, jumlah korban jiwa akibat bencana mencapai total 3.679 jiwa. Terdiri dari 2.131 orang meninggal dunia, 532 orang dinyatakan hilang serta 1.016 terdata telah dikuburkan secara massal.
Korban jiwa yang dikuburkan secara massal ini masing-masing terdapat di TPU Kelurahan Poboya sebanyak 981 dan TPU Kelurahan Pantoloan sebanyak 35 orang.
Kemudian kondisi bangunan perumahan akibat bencana. Total bangunan terdampak sebanyak 42.864 unit. Rusak berat sebanyak 9.181 unit. Rusak sedang 12.717 unit. Rusak ringan sebanyak 17.293 dan hilang sebanyak 3.673 unit.
Selanjutnya data pengungsi ditetapkan jumlah pengungsi yang tersebar di seluruh wilayah Kota Palu sebanyak 11. 171 kepala keluarga dan 40.738 jiwa.
(mdi/palu ekspres)
