PALU EKSPRES, PALU – Salahsatu kendala proses percepatan relokasi warga dari tenda pengungsian ke hunian sementara (Huntara) adalah pasokan listrik dan air bersih. Beberapa unit Huntara yang telah selesai terpaksa belum bisa ditempati lantaran kendala itu.
Demikian Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman sekaligus Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu, Iskandar.
Perusahaan Listrik Negara (PLN) sebagai BUMN kata Iskandar harusnya bisa memberi kelonggaran pemasangan meteran listrik di Huntara tanpa harus terlebih dahulu meminta pembayaran.
Namun yang terjadi, PLN justru melakukan itu. Padahal PLN sendiri adalah BUMN. Artinya kata Iskandar, sebagai BUMN, PLN harusnya berempati atas nama kemanusiaan untuk paling tidak menyambung meteran listrik tanpa terlebih dahulu meminta pembayaran.
“Itu tetap akan dibayar. Cuma saat ini Pemkot belum punya anggaran. Pemerintah memangnya mau lari kemana”kata Iskandar, Jumat 15 Februari 2019.
Dalam menyediaan pasokan listrik ke Huntara, PLN sebut dia menerapkan aturan dalam situasi normal. Harusnya, dalam masa masa pemulihan bencana seperti saat ini PLN mengesampingkan aturan normal itu.
“Kenapa saya katakan begitu, karena harus bayar dulu baru pasang. Katanya ini sudah menjadi sistem,”ujarnya.
Iskandar lalu mengutarakan pengalaman tentang sikap PLN yang tidak menunjukkan sedikitpun empati pada korban di pengungsian. Sekali waktu pihaknya berinisiatif menarik sambungan listrik dari sebuah tiang penerangan jalan untuk menerangi tenda-tenda pengungsian. Ini kata dia terjadi dua hari setelah bencana di pengungsian sport center Kelurahan Balaroa.
“Dalam situasi darurat kita ambil sambungan untuk di tenda pengungsian. Tapi yang terjadi PLN malah langsung masukkan tagihan senilai Rp57juta. Saat itu Pemkot belum punya anggaran,”tuturnya.
Sejauh ini imbuhnya, sudah ada beberapa kesepakatan penyambungan listrik di Huntara. Akan tetapi menurut Iskandar, itupun terkendala karena kesiapan material meteran. Sebab satu unit Huntara, PLN mesti menyediakan 12 meteran untuk setiap bilik.
“Kalau setiap bilik satu meteran maka PLN harus menyediakan ratusan meteran sesuai jumlah bilik Huntara yang ada,”ujarnya.
Namun untuk menyiasati kekurangan itu, pihaknya mendorong PLN untuk sementara memasang satu meteran hanya untuk satu unit saja. Namun dengan kapasitas daya yang besar. Sehingga seluruh bikin bisa mendapat pasokan listrik.
“Harus meteran dengan daya yang besar agar seluruh bikin mendapat pasokan listrik,”ujarnya.
Berikutnya masalah pembayaran tagihan listrik penghuni Huntara. Iskandar menjelaskan tagihan itu nantinya akan dibebankan kepada para penyintas yang menghuni Huntara.
“Ini yang terus kita diskusikan. Harapan kita itu disubsidi oleh PLN,”katanya.
Sebab kata Iskandar, PLN sekali lagi adalah BUMN. Untuk urusan kemanusiaan harusnya tagihan itu ditiadakan. Atau paling tidak menjadikan beban tagihan sebagai corporate social responcibility (CSR).
Terlebih dalam situasi kebencanaan.
“Saya tegaskan ya, dari seluruh BUMN disini, cuma PLN yang sama sekali belum ada CSR dalam kaitan kebencanaan ini. BUMN lain, itu menyalurkan CSR berupa sumbangan kepada pengungsi,”semprot Iskandar.
(mdi/palu ekspres)
