Namun untuk menyiasati kekurangan itu, pihaknya mendorong PLN untuk sementara memasang satu meteran hanya untuk satu unit saja. Namun dengan kapasitas daya yang besar. Sehingga seluruh bikin bisa mendapat pasokan listrik.
“Harus meteran dengan daya yang besar agar seluruh bikin mendapat pasokan listrik,”ujarnya.
Berikutnya masalah pembayaran tagihan listrik penghuni Huntara. Iskandar menjelaskan tagihan itu nantinya akan dibebankan kepada para penyintas yang menghuni Huntara.
“Ini yang terus kita diskusikan. Harapan kita itu disubsidi oleh PLN,”katanya.
Sebab kata Iskandar, PLN sekali lagi adalah BUMN. Untuk urusan kemanusiaan harusnya tagihan itu ditiadakan. Atau paling tidak menjadikan beban tagihan sebagai corporate social responcibility (CSR).
Terlebih dalam situasi kebencanaan.
“Saya tegaskan ya, dari seluruh BUMN disini, cuma PLN yang sama sekali belum ada CSR dalam kaitan kebencanaan ini. BUMN lain, itu menyalurkan CSR berupa sumbangan kepada pengungsi,”semprot Iskandar.
(mdi/palu ekspres)
