PALU EKSPRES, PALU- Penyaluran dana stimulan perbaikan rumah rusak di Kota Palu akan mendahulukan rumah warga dengan kondisi rusak berat (RB) yang tidak masuk dalam zona rawan bencana (ZRB). Penyaluran tahap pertama rencananya diberikan kepada 1.050 warga pemilik RRB.
Kepala Bappeda Palu, Arfan menjelaskan, dana stimulan akan dicairkan secara bertahap lantaran anggaran yang masih terbatas.
“Hari ini (Senin) data penerima stimulan tahap 1 sudah diajukan Pemkot Palu kepada Gubernur Sulteng untuk selanjutnya diteruskan ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB),”kata Arfan, Senin 4 Maret 2019.
Seluruh pemilik rumah nantinya akan diundang oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Palu untuk melengkapi berkas kepemilikan rumah. Sekaligus diberikan surat keterangan asessmen dari PUPR.
“Setelah data itu dikirim ke pemerintah pusat, berikutnya akan turun tim fasilitasi pendampingan dari PUPR,”terangnya.
Dana rencananya akan diberikan secara bertahap sesuai progres pembangunan rumah. Akan tetapi kata Arfan, sejauh ini pihaknya belum mendapat informasi mengenai kepastian metode penyaluran dana. Apakah melalui kelompok masyarakat atau langsung ke rekening penerima bantuan.
“Yang jelas dana itu tidak diberikan tunai,”ungkapnya.
Arfan menjelaskan dalam data kerusakan rumah tahap satu terdapat sedikitnya 42.864 rumah rusak yang dilaporkan warga. Sebanyak 9.181 unit diantaranya RB, 12.717 rusak sedang (RS), 17.293 rusak ringan (RR) dan 3.673 rumah hilang.
“Jadi 1.050 penerima stimulan tahap pertama itu diambil dari data 9.181 rumah RB dalam data kerusakan rumah tahap satu,”jelasnya.
1.050 unit rumah RB menurut Arfan sudah melewati proses asessmen dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang dilakukan pada akhir tahun 2018 silam.
Artinya rumah rumah tersebut telah dipastikan kebenarannya dalam kondisi RB.
Namun saat ini, jumlah RRB dalam data kerusakan rumah tahap satu, tidak lagi sebanyak 9.181. Sebab PUPR menurutnya telah mengeluarkan sedikitnya dua ribu unit rumah yang masuk dalam ZRB. Sehingga tersisah 7.181 unit yang belum asessmen.
“Rumah RB yang masuk dalam ZRB itu tidak diberikan dana stimulan. Melainkan relokasi ke hunian tetap (Huntap),”ujarnya.
Selanjutnya rumah RB yang akan diasessmen kini tinggal berjumlah sekitar 7.181 unit. Dari jumlah ini, kebetulan kata Arfan, 1.050 diantaranya sudah diasessmen sebelumnya oleh PUPR.
“Nah, sisanya itu yang saat ini akan mulai diasesmen ulang oleh dinas pekerjaan umum (PU) Palu,”urainya.
Untuk asessmen dan verifikasi, dinas PU lanjut dia telah membentuk lima tim verifikasi. Rencananya proses verifikasi dimulai Senin 4 Maret sampai dengan 15 Juni 2019. Verifikasi dilakukan untuk memastikan kebenaran data kondisi rumah yang dilaporkan masyarakat. Termasuk mengecek kelengkapan dokumen kepemilikan rumah.
“Mengenai jadwal verifikasi ini selanjutnya akan diumumkan oleh pemerintah kelurahan. Serta diumumkan melalui rumah rumah ibadah,”paparnya.
Masyarakat lanjut Arfan, diminta tidak meninggalkan rumah pada saat proses verifikasi sebagaimana jadwal tersebut. Sebab jika masyarakat tidak berada ditempat, maka dipastikan rumahnya tidak akan mendapat surat keterangan hasil asessmen sebagai salahsatu syarat penerima dana stimulan.
“Kalau sampai terlewat, ya menunggu asessmen tahap berikutnya,”kata Arfan.
Karena itu, masyarakat yang telah terdata harus menyiapkan kelengkapan dokumen kepemilikan rumah.
Ini untuk mengantisipasi adanya laporan warga yang sebenarnya bukan pemilik asli rumah yang dilaporkan.
“Karena ada temuan orang yang hanya mengontrak rumah tapi mengaku sebagai pemilik rumah,”pungkasnya.
(mdi/palu ekspres)
